KEDUDUKAN PERJANJIAN ANTARA PETUGAS KEBERSIHAN KOTA BENGKULU DENGAN DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA BENGKULU

Untuk menciptakan tenaga kerja dalam hal ini petugas kebersihan yang handal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, maka dari pemberi kerja harus menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya sebagaimana telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas kebersihan maka perlu dilakukannya penelitian mengenai perjanjian yang dibuat oleh petugas kebersihan dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak dibuat dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati kedua pihak merupakan salah satu dasar dikeluakannya Surat Perintah Tugas (SPT). Di dalam surat perjanjian kerja dan SPT hanya dijelaskan mengenai hak untuk menerima upah, tetapi hak lainnya seperti mendapatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan sosial belum diatur. Penelitian ini difokuskan pada persoalan kedudukan perjanjian antara Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu dengan petugas kebersihan Kota Bengkulu dan mengenai perlindungan hak dan kewajiban bagi petugas kebersihan Kota Bengkulu berdasarkan surat perjanjian kerja dan surat perintah tugas (SPT) dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian kerja dengan petugas kebersihan Kota Bengkulu. Namun mengenai jaminan terhadap hak-hak pekerja yang terdapat pada undang-undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Sehingga pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi petugas kebersihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada harus diterapkan, agar dapat terjaminnya kepastian hukum bagi petugas kebersihan Kota Bengkulu. Kata Kunci: Perjanjian, petugas kebersihan, surat perjanjian kerja, SPT, Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Bengkulu