PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN PERTANIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN TERNAK

Populasi hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah terus bertambah, membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah terkait penertiban ternak agar tidak menimbulkan polemik dalam kehidupan bermasyarakat terutama terhadap lahan pertanian petani di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengeluarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara empiris, dengan bertitik pada data primer didukung dengan data sekunder. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui studi pustaka dan diperoleh bahwa pertama perlindungan terhadap lahan pertanian dari gangguan ternak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak belum terlaksana secara optimal. Kedua, fasilitas dalam rangka penertiban ternak yang dilakukan oleh Satpol PP belum tersedia, sehingga pelaksanaan penertiban tidak berjalan sesuai dengan Perda Penertiban Ternak dan dalam rangka penertiban tersebut belum ada kebijakan pemerintah tentang peraturan bupati dalam pelaksanaan Perda Penertiban Ternak. Dengan belum optimalnya Perda Penertiban Ternak tersebut menimbulkan belum maksimalnya perlindungan lahan pertanian karena ternak masih berkeliaran di lahan pertanian masyarakat