ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU PASCA PERALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PELUANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangaan daerah. Pada perkembangan yang terjadi saat ini, daerah-daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerahnya masing-masing, guna untuk meningkatkan PAD. Baik dari segala bidang yang bisa dimaksimalkan sebagai pendapatan daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Membuktikan secara empiris adanya peningkatan atau tidak terdapat peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu pasca peralihan BPHTB. 2) Membuktikan secara empiris terdapat potensi BPHTB pasca peralihan jenis pajak dengan peluang peningkatan PAD di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukanb perhitungan-perhitungan statistik. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa data APBD Kota Bengkulu Tahun 2007-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa: (1) Tingkat kemandirian daerah Kota Bengkulu berada pada kategori sangat rendah, karena berada pada skala interval di bawah 25%, yang berarti bahwa memiliki kemampuan keuangan daerah yang masih sangat rendah; (2) Kota Bengkulu memiliki klasifikasi daerah relatif tertinggal, yakni yang memiliki tingkat kemandirian masih sangat rendah, sehingga pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah instruktif; (3) BPHTB memiliki kontribusi yang cenderung meningkat, sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah, namun kontribusi tersebut masih sangat kecil sehingga belum dapat membuat Kota Bengkulu mandiri. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Kemandirian; Derajat desentralisasi fiskal; Derajat kemampuan keuanga