PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki hukum sebagai dasar warga negaranya. Namun ada perbedaan hukum dalam penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta. KUA Kabupaten Purworejo menetapkan wali hakim sebagai wali dari anak hasil kawin hamil sedangkan KUA Kota Yogyakarta menetapkan wali nasab. Kabupaten Purworejo dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan yang kental pesantren serta kepatuhan terhadap Kiai dan pejabat KUA membuat apa yang ditetapkan oleh KUA Kabupaten Purworejo diikuti dan ditaati. Sedangkan masyarakat Kota Yogyakarta sangat kental dengan pendidikan karena berada dalam lingkungan perkotaan dengan tingkat ekonomi tinggi. Sehingga apa yang ditetapkan KUA Kota Yogyakarta dapat diterima dengan realistis dan logis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Untuk dapat diketahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya serta relevansinya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif yaitu menjelaskan, menganalisa, dan membandingkan ketetapan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris atau sosiologi hukum untuk mengetahui bagaimana keberlakuan dan efektifitas hukum di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama dalam menetapkan hukum KUA Kabupaten Purworejo berlandasakan pada fikih munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-undang dan KHI. Kedua, perbedaan di antara keduanya adalah di KUA Kabupaten Purworejo merupakan daerah dengan masyarakat tradisionalis yang kental pesantren dengan pemahaman agama mengacu pada fikih. Dalam menetapkan hukum menggunakan hukum Islam yakni fikih munakahat dengan hasil wali hakim sebagai wali nikah dari anak hasil kawin hamil, sedangkan di KUA Kota Yogyakarta yang merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan perekonomian bagus sehingga memiliki cara pandang yang moderat dan logis dalam berfikir, maka mudah menerima hukum negara/hukum positif yakni Undang-undang dan KHI yang menetapkan wali nasab dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama instansi pemerintahan dan lembaga perkawinan, tugas dan fungsi lembaga perkawinan, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, agar diterima dengan baik dalam mengintegrasikan ketetapannya maka digunakan metode pendekatan dan penasehatan terhadap pihak yang bersangkutan, tetap teguh dengan ketetapan yang digunakan, dan sama-sama berlaku efektif di masyarakat. viii Ketiga, relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, menurut KUA Kota Yogyakarta tidak diperlukan pembaharuan hukum karena hukum yang sudah ada yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 telah dianggap cukup untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan di KUA Kabupaten Purworejo diperlukan adanya pembaharuan hukum karena hukum yang ada kurang jelas dan rinci. Belum ada aturan yang mengatur dengan jelas persoalan wali nikah anak hasil kawin hamil. Hal ini membuktikan masih adanya sifat keterbukaan bagi KUA untuk menetapkan wali sehingga berimplikasi pada keberagaman hukum yang diberlakukan