DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

Tesis ini membahas tentang sejarah sosial batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawian, yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang sudah menstruasi. Hingga akhirnya muncul sebuah ketetuan batas usia minimal yang dimuat dalam sebuah perundang-undangan Indonesia yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan bagi calon mempelai yang akan melangsukan perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan.muncul sebuah upaya hukum untuk pembaharuan hukum keluarga khususnya dalam ketentuan batas usia perkawinan. Dari dibentuknya Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender yang diketuai oleh Musdah Mulia untuk melakukan pembaharuan hukum keluarga. dirancangnya RUU HMPA oleh Kementerian Agama pada 2010 yang bermaksud untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi undang-undang, hingga adanya upaya hukum uji materi di MK terhadap ketentuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Dari upaya-upaya hukum yang dilakukan dan belum berhasil tersebut, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Dengan pendekatan sejarah sosial, maka akan terungkap proses perubahan dan penyebab perubahan yang terjadi pada batas usia perkawinan dan prospek kedepannya. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian pustaka (library research). Bahan primer dari penelitian ini berasal dari pustaka seperti buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan di atas. Pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, telah terjadi perdebatan terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan yamg kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan menjadi sebuah syarat mutlak seseorang utuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangkan bagi kalangan yang mendukung adanya sebuah ketentuan pembaharuan batas usia perkawinan, ini didasari oleh sebuah perubahan sosial masyarakat yang dari waktu ke waktu berubah. Selain itu, faktor persamaaan hak antara laki-laki dan perempuan juga menjadi slah satu faktor. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah menjadi faktor utama perlunya dilakukan sebuah pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karenanya perlu dukungan semua elemen baik masyarakat, ulama maupun pemerintah untuk dapat membuat sebuah regulasi yang memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi semua kalangan