HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI (KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Indonesia meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyemangati lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam DUHAM ini disebutkan bahwa baik pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa memiliki hak yang sama dalam perkawinan, baik pada masa ketika terjadi perkawinan maupun saat terjadi perceraian. Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat perempuan. Pertanyaan muncul ketika perceraian terjadi atas inisiatif istri karena suaminya telah mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, bahkan melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? Pada ranah inilah penelitian terhadap produk hukum PA Kota Yogyakarta dalam hal perceraian menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini adalah penelitian berbasis teks dengan melakukan pembacaan terhadap putusan pengadilan, yang bukan semata-mata membaca secara legalistik atau normatif positivistik pada bunyi putusan dan pertimbangan hukumnya, namun dengan melibatkan perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Pokok permasalahan yang dibahas adalah:1) Bagaimana implikasi inisiatif perceraian terhadap hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta? 2) Apakah produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai sudah sesuai dengan prinsipprinsip keadilan gender? Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (field reserch) dengan mencari data di lapangan yaitu di pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gender dengan indikator kemaslahatan antara lain: tidak didasarkan pada prasangka dan diskriminasi (stereotype), tidak berakibat memiskinkan salah satu pihak (marjinalisasi), tidak memunculkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik (kekerasan berbasis jender), tidak didasarkan pada anggapan bahwa salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih rendah dihadapan Allah dan di antara sesama manusia (subordinasi). Hasil analisis ditemukan bahwa berdasarkan siapa yang berinisiati mengajukan perceraian berimplikasi terhadap hak-hak istri atas harta dalam produk hukum PA Kota Yogyakarta. Produk hukum PA Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam perkara cerai ṭalāk yang diputus secara verstek, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri (cerai gugat) ini berakibat memiskinkan (marginalisasi) pihak perempuan, baik dibidang ekonomi maupun sosial. Selain itu, putusan-putusan PA Yogyakarta dalam perceraian masih mendiskriminasi perempuan (stereotype), nusyuznya istri yang mengajukan cerai gugat dan diputuskan ṭalāk ba’in dianggap sebagai perbuatan nusyuz yang mengakibatkan hak-hak atas harta istri setelah menjadi janda tidak dapat diberikan