PERANAN K. H. SAIFUDDIN ZUHRI DALAM PENGEMBANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) DI INDONESIA (1962-1967)

K. H. Saifuddin Zuhri adalah salah satu menteri agama RI yang menjabat pada tahun 1962-1967. Ia adalah tokoh pengembang wawasan kebangsaan yang melibatkan agama sebagai unsur mutlaknya, salah satunya adalah mengembangkan pendidikan Islam tingkat perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sejarah terbentuknya IAIN tidak lepas dari peran menteri agama sebelumnya. Mulai dari Menteri Agama K. H. A. Wahid Hasyim mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Menteri Agama K. H. Moh. Iljas mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, dan Menteri Agama K. H. Wahib Wahab yang berhasil menetapkan status pendidikan agama Islam tingkat universitas dengan menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). IAIN pada waktu itu hanya berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan biografi dan politik pendidikan. Pendekatan biografi bertujuan untuk meneliti subyek yang akan dikaji. Sedangkan pendekatan politik pendidikan digunakan untuk menganalisa peran negara terhadap pendidikan di masyarakat. Adapun teori yang digunakan adalah teori peranan sosial yang dikembangkan oleh Erving Goffman, yang didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma yang diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Metode penelitian sejarah yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah mengenal profil K. H. Saifuddin Zuhri dan peranan yang dilakukannya, dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam. Selain itu penelitian ini membahas sejarah IAIN yang merupakan pendidikan tinggi Islam yang didirikan untuk mengatasi krisis keterbelakangan yang dialami umat Islam ketika masa penjajahan. K. H. Saifuddin Zuhri sebagai menteri agama pada kurun waktu 1962-1967, berhasil mengembangkan IAIN di sembilan provinsi yang tersebar di kota/kabupaten di Indonesia. Selain itu, ia juga memprakarsai pembentukan lembaga penerjemahan dan penerbitan al-Qur’an, mengelola pendistribusian buku-buku agama ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren, dan mengangkat guru agama honorer serta menyetarakan ijazah madrasah agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dampak dari pengembangan IAIN dapat dirasakan di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan, politik, dan sosial yang nantinya akan mengintegrasikan diri dalam semua lapangan kegiatan di pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing dalam mendorong dan mengendalikan perubahan sosial