TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 66/Pdt.P/2013/PA.Wt. PENGADILAN AGAMA WATES)

Seiring berjalannya waktu, masih banyak penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat, dimana banyak terjadi perkawinan di bawah umur rata-rata, seperti apa yang telah ditetapkan undang-undang. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa jika terjadi penyimpangan pada Undang-Undang pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Peyimpangan yang dimaksud dalam ayat pasal tersebut ialah orang yang ingin menikah tetapi umur masih dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Pengadilan Agama Wates adalah suatu lembaga yang mempunyai wewenang dalam menangani perkara dispensasi nikah di wilayah Kulon Progo. Pada tahun 2013 terdapat permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wates, yaitu perkara nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pemohon ingin menikahkan cucu pemohon yang masih di bawah umur dengan seorang wanita yang 4 tahun lebih tua dari pada cucu pemohon. Penyusun tertarik meneliti penetapan dispensasi nikah nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt, karena permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Wates. Namun permohonan ini diajukan oleh nenek pemohon dengan alasan orang tua cucu pemohon masih berada di luar kota. Pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu, apa dasar dan pertimbangan hakim dalam menentapkan perkara dispensasi nikah, bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No. 66/Pdt.p/2013/PA.Wt. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan didukung penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penetapan tersebut, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah menggunakan dasar hukum dan pertimbangan sebagai berikut. Dasar hukum berupa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 huruf (b) ayat 1 dan huruf 9 (c) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1. Sedangkan pertimbangan hakim berupa mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon dengan alasan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama sudah tepat. Namun bukti yang digunakan dalam persidangan perlu diperkuat lagi dengan mendatangkan bukti saksi. Kemudian dasar kaidah fikih yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara dirasa belum tepat karena tidak ada unsur mashlahat yang terdapat dalam perkara ini, melaikan ada dua mudarat, yang mana dari keduanya dipilih yang lebih ringan untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu maslahat