PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Allah telah mengatur hukum kewarisan dengan detail, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisā’ (4) dengan bagian-bagian yang pasti, yakni dua bagian untuk anak lakilaki dan satu bagian untuk anak perempuan. Pada kenyataannya, sebagian praktik pewarisan yang terjadi di desa tersebut belum sesuai. Ketidaksesuaian terjadi pada pembagian sama rata bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini cukup disayangkan, karena masyarakat desa Pesarean memempunyai tingkat sosial keagamaan yang tinggi. Pokok masalah yang penulis angkat ialah waktu terbukanya pewarisan, alasan menggunakan musyawarah dalam pembagian harta warisan, dan hasil dari musyawarah tersebut, kemudian penulis analisis menggunakan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni menjelaskan hasil penelitian, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Pendekatan yang penulis gunakan ialah dengan pendekatan normatif-sosiologis, yakni menganalisis dari segi aturan hukum Islam (naṣ, fikih, uṣūl al-fiqh) dan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini ialah terbukanya pewarisan setelah meninggalnya seseorang. Masyarakat desa Pesarean menggunakan musyawarah mufakat sebagai cara pembagian harta warisan karena menganggap tingkat kemaslahatan dalam bermusyawarah lebih besar, serta menguatkan rasa persaudaraan di antara ahli waris. Hasil dari musyawarah tersebut ialah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, dan menetapkan metode pembagian harta waris yang hendak digunakan. Problem yang kentara ialah pembagian harta warisan sama rata bagi ahli waris lakilaki dan perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan norma hukum Islam, walaupun terdapat kemaslahatan akan tetapi kemaslahatan tersebut masuk dalam kategori maṣlahat mulgah, yakni kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Apabila ditinjau dari sosiologi hukum, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa Pesarean diberikan kebebasan dalam melakukan pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut trikotomi hukum, yakni hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat, sehingga tidak ada keharusan yang mengikat untuk menggunakan hukum apa yang hendak dipilih