PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TERHADAP PERUSAHAAN DALAM MEMENUHI KETENTUAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI TEMPAT KERJA

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 . Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, jadi sudah sewajarnya jika pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan atas hak kesehatan, termasuk jaminan kesehatan untuk Ibu dan anak. Salah satu upaya Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi ibu dan anak adalah dengan program pemberian ASI ( Air Susu Ibu ) eksklusif. Pemerintah mengatur pelaksanaan jaminan kesehatan melalui perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan pengawasan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja, dan juga untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan pengawasan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Kesehatan ( Kepala Seksi bidang pelayanan kesehatan, khususnya bidang Gizi dan Kepala Seksi bidang kesehatan khusus), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Kepala Seksi Pengawasan ), Perusahaan PT Garuda Food (( bagian k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja ) Perusahaan), dan ketua serikat buruh di PT Garuda Food. Sedangkan responden dari penelitian ini adalah buruh wanita yang bekerja di PT Garuda Food yang mempunyai bayi 0-6 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati sudah cukup baik dan berjalan dengan signifikan. Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Pati yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012. Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP ( Peningkatan Pemberian ) -ASI di Kabupaten Pati. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara khusus menjadi tupoksi Seksi Bidang pengawasan. Pengawasan dilakukan secara berkala 6 bulan sekali. Adapun yang menjadi kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah adalah terkait dana anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan. Sedangkan untuk kendala normatif adalah belum adanya Peraturan khusus yang mengatur tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif pada pekerja wanita. Dengan tidak adanya peraturan khusus tadi, petugas pengawasnya pun masih kurang jelas serta tupoksi dari petugas pengawas juga belum diatur. Kendala yang lain adalah sanksi yang kurang tegas bagi pihak yang melanggar hak menyusui pekerja perempua