Rumusan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam Pasal 38, 39, dan 39A Undang-Undang No 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Namun demikian, dalam perkembangannya tindak pidana perpajakan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai efektivitas rumusan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelaahan terhadap rumusan tindak pidana di bidang perpajakan dalam UU KUP menunjukkan adanya kerancuan antara aspek administrasi dan pidana karena hampir semua perbuatan yang dilarang dalam UU KUP tersebut dapat diselesaikan dengan jalur administrasi yaitu dengan penerbitan ketetapan pajak. Kerancuan lain juga terjadi antara tindak pidana perpajakan dengan tindak pidana umum seperti misalnya pemalsuan dan penggelapan. Analisis tindak pidana juga menunjukkan bahwa rumusan itu tidak mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana di bidang perpajakan. \ud Penerapan analisis keekonomian tentang hukum menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana untuk perbuatan yang dapat diselesaikan secara administrasi adalah tidak efisien karena pengeluaran criminal justice system yang signifikan dan adanya potensi hilangnya penerimaan pajak apabila sanksi pidana diterapkan tanpa perhitungan yang cermat. Analisis ekonomi keperilakuan terhadap rumusan tindak pidana yang dihubungkan dengan struktur penegak hukum pidana di bidang perpajakan yang secara signifikan ditangani oleh satu institusi yang sama (Direktorat Jenderal Pajak) mengarah pada informasi asimetrik yang dapat menimbulkan perilaku ketidakpatuhan sebagai strategi yang dominan. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya kajian ulang terhadap rumusan tindak pidana di bidang perpajakan dan struktur penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Akhirnya, penelitian ini menekankan prinsip dasar bahwa hukum pidana adalah ultimum remidium yang berarti bahwa penggunaan ketentuan pidana diperkenankan apabila penyelesaian secara administratif tidak dapat dicapai