DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN PADA SEPULUH KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kemiskinan sampai saat ini masih dianggap sebagai persoalan ekonomi yang serius. Oleh karena itu keberpikahan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menanggulangi kemiskinan mutlak diperlukan. Bentuk keberpihakan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal, berupa pengeluran pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya suatu model ekonometrika dampak pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota serta simulasi kebijakan yang menggambarkan prilaku dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan data panel (yaitu gabungan antara data time series tahun (2004- 2012) dan data cross section 10 kabupaten kota. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model sistem persamaan simultan yang dibangun dibagi ke dalam tiga belok yaitu fiskal, (2) permintaan agregat, dan (3) kinerja perekonomian. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta. Selanjutnya investasi swasta berpengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan pada 10 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM), investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dalam menurunkan angka kemiskinan, namun hanya indeks pembangunan manusia yang berpengaruh nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Sementara jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh nyata dalam meningkatkan angka kemiskinan, sementara belanja sosial berpengaruh positif namun tidak nyata dalam meningkatkan angka kemiskinan, hal tersebut menunjukkan bahwa, belanja sosial yang digunakan oleh pemerintah daerah paling tidak banyak yang tidak tepat sasaran