Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukanyang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintahmerumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis webyang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khususyang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehinggatercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran PemerintahDaerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalammenyelenggarakan layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan di kota semarang berdasarkan Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan. Pedoman utama penerapan SIAK diatur dalam Undang-Undangnomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PeraturanPemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, SIAK juga diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang PengelolaanAdministrasi Kependudukan.Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK) di kota Semarang beserta kendala yangditemui dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan sebagai landasan dalampenelitian ini adalah evaluasi elemen kebijakan publik yang terdiri dari support,capacity dan value. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptifkualititatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti danmenarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan pada bagian political will, sumber dayamanusia dan value atau manfaat dengan adanya SIAK sudah cukup baik,sedangkan pada infrastruktur, sosialisasi dan anggaran masih terdapat kekurangan.Adapun kendala dihadapi dalam penerapan SIAK adalah sarana dan prasaranayang masih kurang jumlahnya, sosialisasi yang tidak dilakukan berkala, sertaanggaran pengadaan sarana prasarana yang masih minim. Peneliti menyarankanagar perlunya kesadaran untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepadamasyarakat serta dengan ditambahnya alokasi anggaran penerapan SIAK agardapat tercapai tujuan SIAK yang telah diatur sesuai dengan landasan hukum