Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012

Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga dapat terjadi di kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, diperlukan peran serta masyarakat yang peduli pada lingkungannya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap limbah-limbah industri. Pencemaran lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut dalam peraturan daerah. Penelitian ini akan mengkaji pokok masalah tentang bagaimana penerapan sanksi, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencemaran yang terjadi pada sungai Batanghari Jambi khususnya di wilayah kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yakni dengan melakukan penelitian terhadap data dan fakta yang didapat di lapangan, yang selanjutanya dilihat dan dikaji apakah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi yang diterapkan sanksi administrasi yang diterapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 adalah teguran lisan dan teguran tertulis. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap Perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, apabila diterapkan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dengan mencabut izin dan menutup Perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi, tentu kendalanya akan timbul gejolak sosial yang berupa tejadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan rawan kriminalitas. Sedangkan gejolak ekonomi yang timbul tenaga kerja yang bertempat tinggal disekitar Perusahaan akan kehilangan pengahasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan bagi pemerintahan tentu akan kehilangan pendapatan dari hasil pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, adalah pemerintahan daerah setempat, dalam hal ini instansi terkait, baik Gubernur, Bupati, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah perlu secara terus-menerus dan berkesenambungan serta terprogram dengan baik untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan (controling) terhadap aneka kegiatan industri besar, menengah dan kecil yang ada di Kabupaten Muaro Jamb