Evaluasi sistim penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tentang Tata Usaha Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang menggambarkan piutang pajak yang menjadi hak negara yang mungkin dapat ditagih kepada Wajib Pajak. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Beberapa persyaratan piutang PBB dapat dihapuskan, Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB serta Petunjuk Penyusunan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengumpulan data dengan cara Pengamatan Lapangan (Wawancara langsung, observasi dan pengumpulan dokumen). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dengan adanya Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan akan dapat terbina kerjasama yang baik antara Kepala Kantor Pelayanan PBB dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan penatausahaan yang berkaitan dengan penghapusan piutang PBB secara tertib dan benar sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Berdasarkan temuan-temuan maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut : 1) Untuk melaksanakan Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan perlu adanya Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya yaitu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi harus dilakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi oleh KPP atau KP PBB dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. 3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang secara nyata tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi harus dihapuskan dari Tata Usaha Piutang PBB agar dapat diperoleh data besarnya PBB yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif