PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KOTA, DAN KABUPATEN DI INDONESIA

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2005: 18). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan teori agency, akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2005: 20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau retribusi, biaya yang dikenakan atas jasa publik, laba perusahaan milik negara, maupun sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Berlatar belakang hal tersebut, sektor publik diharapkan dapat mengelola keuangan negara dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal