PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA

AGUS SUTARMAN, E 0002059, PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta, serta mengetahui Faktor- faktor yang mendukung dan yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha waralaba (STPUW) sesuai dengan Pasal 15 Keputusan Menperindag RI No: 259/MPP/Kep/1997, selain itu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Kewenangan ini merupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Surakarta sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan sesuai aspirasi masyarakatnya sendiri. Faktor-faktor yang mendukung efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba adalah kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait, keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas, sikap mental dari pelaku usaha waralaba yang kurang kooperatif, budaya masyarakat yang masih belum baik di bidang Hak kekayaan Intelektual Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa adanya konsep yang terpadu Dinas perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba diperlukan kerja sama yang baik antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta, Pengusaha kecil di bidang waralaba, Dirjen HKI, pihak penyandang dana usaha, pemerintah pusat. Kata Kunci: Peranan, Pembinaan, Waralaba