PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENARIKAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SURAKARTA

Pembangunan di Indonesia meliputi pembangunan Nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan pada seluruh wilayah negara secara merata, sedangkan pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan pada masing – masing daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah terbesar di semua pemerintahan Daerah di Indonesia adalah berasal dari sektor Pajak, sehingga pemerintah daerah harus mencari dan menggali sumber–sumber penerimaan daerah, untuk meningkatkan pendapatannya. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontra-prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rohmad Soemitro, Suandy, 2002). Sumber-sumber tersebut antara lain: 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah. b. Retribusi Daerah. c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Pendapatan Lain – lain yang sah. 2. Dana pembangunan a. Bagian Daerah Dari PBB, PBHTB, dan SDA. b. Dana Alokasi Umum. c. Dana Alokasi Kusus. 3. Pinjaman Daerah a. Pinjaman Dalam Negeri. b. Pinjaman Luar Negeri. 4. Penerimaan Daerah Lain – lain yang sah. Pajak Daerah merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap PAD, dan salah satu pajak daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran merupakan tempat untuk menyantap makanan atau miniman yang disediakan dengan dipungut bayaran, yang tidak termasuk jasa boga atau katering. Pajak restoran merupakan salah satu penerimaan daerah yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan selt assessment, yang berarti wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang dan bertujuan agar pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih, rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama Wajib Pajak (Mardiasmo,1994). Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Beberapa ciri pemungutan pajak dengan metode self assessment adalah sebagai berikut: 1. Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan besar pajak yang terutang 2. Wajib pajak sendiri yang melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak yang terutang 3. Fiskus atau petugas pajak tidak ikut campur dalam proses pemungutan pajak tersebut tetapi hanya mengawasi Sesuai dengan ciri–ciri sistem tersebut, pada kenyataannya pelaksanaan self assessment belum semua wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga pihak DPPKA masih mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti masalah tersebut. Permasalahan tersebut antara lain, pengusaha restoran/rumah makan tidak mau menunjukkan omset yang sebenarnya, padahal untuk pengenaan pajak itu sendiri dihitung dari omset yang dikalikan dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam undang–undang yang berlaku, selain itu pembayaran pajak tidak menggunakan tarif, biasanya dilanjutkan dengan tawar menawar yang akhirnya ditetapkan dengan menggunakan sistem patok harga. Hal tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Pendapatan pajak dinyatakan optimal apabila hasil yang telah dicapai sesuai dengan potensi yang ada, begitu juga peran fiskus sangat di butuhkan dalam melakukan pelayanan, pengawasan serta pembinaan pada wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis ingin mengangkat tema permasalahan dan solusi penarikan pajak restoran dan dalam menyusun tugas akhir ini penulis mengambil judul “PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENARIKAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SURAKARTA