PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR DAN PEDULI PAJAK DI KABUPATEN KARANGANYAR DAN KABUPATEN SRAGEN

Krisis yang pernah melanda Indonesia pada era tahun 1997 berdampak sangat buruk terhadap pembangunan Indonesia. Krisis yang terjadi kala itu berdampak buruk bagi bangsa ini dan terus berlanjut dan berubah menjadi krisis moneter dan krisis keuangan. Hal tersebut bermula dari kesalahan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ketergantungan pemerintah pada pinjaman luar negeri dalam membiayai pembangunan berdampak krisis moneter dan segera perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik. Hal itu harus segera dilakukan agar ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dapat dikurangi dan perlahan dihilangkan. Kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit perlu segera dipenuhi dengan cara memberdayakan secara maksimal potensi penerimaan Dalam Negeri dari sektor migas dan non migas. Saat ini pajak menjadi penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah dari sektor non migas. Pajak merupakan cermin kemandirian suatu bangsa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan dari sektor pajak dianggarkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun. Penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat dan melebihi target (surplus). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, belanja negara yang dibiayai dari penerimaan pajak mencapai 71 persen. Tetapi sebaliknya, pembiayaan dari utang luar negeri kian hari kian menyusut. Ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi perpajakan bagi bangsa Indonesia. Ini pula sebagai indikasi negara ini semakin mandiri, terlihat dari porsi perpajakan yang mencapi 87 persen dari keseluruhan penerimaan negara. Langkah efektif perlu segera diambil untuk menjaga penerimaan pajak sekaligus sebagai wujud tertib administrasi yang dilakukan oleh aparat/fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peningkatan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak serta peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dengan adanya keadilan, kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan diharapkan dapat pula meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam peran serta menyukseskan pembangunan nasional. Undang-undang perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem Self Assesment System dalam hal pemungutan pajak sebagai pengganti dari Official Assesment System. Sistem Self Assesment dianut Indonesia sejak tejadi reformasi perpajakan (tax reform) pada tahun 1983. Dengan sistem ini, Wajib Pajak diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan dan menumbuhkembangkan reformasi perpajakan, tentunya diperlukan waktu dan upaya-upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Dan tentunya juga harus menyesuaikan pola pikir dan penilaian masyarakat mengenai pajak. Upaya yang dominan telah dilakukan pemerintah antara lain yaitu melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan informasi melalui penyuluhan, penataran, komunikasi, seminar adiministrasi, peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan. Adanya suatu perundang-undangan tentang perpajakan yaitu diwajibkan agar masyarakat atau Wajib Pajak berinisiatif untuk mengetahui dan melaksanakan isi dari peraturan tersebut. Tetapi pada kondisi secara umum masyarakat masih enggan dan malas untuk mempelajari peraturan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap sistem Self Assessment, yaitu sistem ini akan menjadi tidak efektif. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung jumlah pajak dan melaporkannya secara tidak lengkap masih sangat besar. Oleh karena itu Self Assessment System memerlukan pengetahuan, ketelitian, dan kejujuran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maksud dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak, sehingga jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak pada akhirnya nanti akan terus meningkat. Dalam hal ini peranan dan kontribusi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sangat diperlukan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak, khususnya masyarakat di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak agar penerimaan dari sektor pajak bisa terus meningkat. Oleh karena itu penulis menyusun Tugas Akhir yang berjudul “PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR DAN PEDULI PAJAK DI KABUPATEN KARANGANYAR DAN KABUPATEN SRAGEN”