KUALITAS PELAYANAN KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KABUPATEN GUNUNG KIDUL DIY

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya. Berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi berbagai macam aspek baik dari aspek penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pelayanan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai 3 fungsi utama antara lain fungsi pelayan masyarakat (publik service function), fungsi pembangunan (development function), fungsi perlindungan (protection function). Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai macam perbaikan di segala sektor pelayanan. Komitmen pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan tertuang dalam beberapa kebijakan yang berbentuk Undang-Undang maupun Keputusan Presiden dan keputusan Menteri. Produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaran pelayanan publik adalah : 1. Instruksi Presiden Nomor 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/OTDA Tanggal 8 juli 2002 tentang pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal. 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep MENPAN) Nomor 63/2003 Tentang pedoman penyelengaraan pelayanan . 4. Kep. MENPAN Nomor 26/2004 tentang trasparansi dan akuntabilitas pelayanan Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik akan tetapi pelayanan publik masih menjadi keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat muncul karena harapan terhadap pelayanan publik tidak terpenuhi sehingga terjadi kesenjangan. Dibeberapa kota, tingkat kesenjangan harapan atas pelayanan publik cukup signifikan. Ini terungkap dalam riset tim peneliti FIKB PPs PSIA UI terhadap jasa layanan IMB di Bandung, Jakarta, dan Surabaya; serta tim peneliti Indonesian Public Sector Community (IPSC) atas jasa layanan Kantor Pemadam Kebakaran di Yogyakarta. Umumnya masyarakat berharap adanya pelayanan yang cepat dan tidak terlalu birokratis, tetapi harapan itu masih belum terpenuhi disebabkan lingkungan belum mendukung pelaksanaan akuntabilitas.(http://opensubscriber.com/message/ppiindia@yahoogroups.com/33991 20). Adanya keluhan dalam hal pelayanan publik mengindikasikan desakan atas pembaharuan dan perbaikan baik dari sisi substansi hubungan antara aparatur penyelenggara layanan, pemerintah dan masyarakat. Dengan banyaknya desakan dari masyarakat agar pemerintah melakukan perubahan, maka dari sisi pembangunan terjadi perubahan yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Selanjutnya dari sistem desentralisasi ini terlahir pula sistem otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sendiri telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan UU No 32 tahun 2004. Adanya Undang- Undang mengenai otonomi daerah mengandung pengertian bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Dalam prakteknya sistem otonomi daerah akan memberi dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini dikarenakan : a. Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jenjang hirarki pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat; b Otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan daerah sehingga permintaan daerah kabupaten atau kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat; c Otonomi daerah akan memperdekat penyelenggara pemerintah dengan konstituennya sehingga penyelenggara pemerintah akan dapat merespon tuntutan masyarakat secara lebih tepat; d Kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan meningkatkan tingkat akuntabilitas penyelenggara pemerintah karena masyarakat lebih dekat dan memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan.” (Ratminto dan Atik Septi Winarsih,2007: 189-190) Masyarakat Indonesia menghendaki didalam proses penyelenggaraan layanan, posisi masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra yang sejajar atau sebagai subjek. Aparatur dituntut untuk semakin menyadari fungsi dan peranannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan memuaskan sesuai dengan standarisasi pelayanan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam hal memberikan pelayanan publik yang berkualitas masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelayanan perizinan. Kualitas pelayanan yang kurang memadai dalam pelayanan perizinan pada umunya disebabkan oleh proses yang panjang yang terdiri dari berbagai level sehingga menyebabkan penyelesaian yang terlalu lama. Panjangnya sistem yang harus dilalui dalam mengurus perizinan membuat banyaknya keluhan yang muncul dari masyarakat. Hal tersebut seperti terjadi dibandar Lampung. Rumitnya birokrasi pengurusan izin di Bandar Lampung tak hanya menjadi keluhan warga, tapi juga para pengusaha yang hendak menanamkan modalnya di Bandar Lampung. Sejak 1999, jumlah investasi baik oleh PMDN maupun PMA di Bandar Lampung terus mengalami penurunan. Dan puncaknya pada 2004--2006 Bandar Lampung mengalami zero growth alias tidak ada pertumbuhan investasi. Penurunan investasi di Bandar Lampung ini salah satunya disebabkan pelayanan publik yang rumit, khususnya dalam perizinan.(www.lampungpost.com cetak/cetak.php?id) Pemerintah Daerah Gunungkidul menyadari bahwa pemberian pelayanan yang optimal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Misi Pemerintah daerah sendiri adalah pengabdian kepada masyarakat, sedangkan tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menentukan kebijakan untuk mensejahterakan warganya. Pemerintah Gunungkidul menunjukan komitmen mengenai upaya reformasi dalam bidang perizinan dan pelayanan umum yaitu dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pembentukan KPT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lahirnya KPT di Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul No 02 tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Terpadu. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul pada hakekatnya adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam satu gedung. Sistem ini dijalani sebagai embrio terjadinya tranformasi dan akuntabilitas dalam pemberian layanan. Peningkatan akuntabilitas akan berdampak pada pelayanan yang lebih baik, murah dan cepat. Kelebihan inilah yang menjadi tujuan reformasi pada bidang pelayanan umum di Gunungkidul. Kantor Pelayanan Terpadu adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan. KPT dipimpin oleh seorang kepala kantor dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tujuan dari penciptaan program pelayanan terpadu adalah untuk mewujudkan pelayanan publik (terutama perizinan dan non perizinan) yang berkualitas yang dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir, serta dapat tercipta pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, pasti dan transparan. · Mudah berarti proses pelayanan sederhana tidak berbelit-belit dan dapat dilakukan langsung tanpa perantara atau calo. · Cepat berarti efisien dalam waktu penyelesaian (batas penyelesaian ditentukan). · Tepat berarti jenis dan waktu pelayanan jelas. · Pasti berarti ada kepastian hukum dan keabsahanya waktu, biaya, dan tanggung jawab penyelesaian. · Transparan berarti terbuka dan adanya kejelasan persyaratan, prosedur dan biaya yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan Visi KPT yaitu terwujudkan pelayanan prima di bidang perizinan dan non perizinan. Walaupun keberadaan KPT hanya sebatas pemberian pelayanan secara administratif dan melaksanakan sistem koordinasi dengan dinas terkait tetapi keberadaan kantor ini strategis. Harapan agar dengan adanya kemudahan di dalam pengurusan perizinan ini investasi dari para investor yang masuk ke wilayah kabupaten Gunungkidul akan semakin signifikan. Sebelum dibentuk KPT pelayanan perizinan dan non perizinan ditangani langsung oleh masing-masing dinas yang terkait. Berikut realisasi pelayanan beberapa perizinan dan non perizinan sebelum adanya KPT beserta instansi yang menanganinya