ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN AGROFORESTRI DI KAWASAN HUTAN BROMO KARANGANYAR

Eka Rastiyanto A H0403036. ”ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN AGROFORESTRI DI KAWASAN HUTAN BROMO KARANGANYAR”. Dibawah bimbingan Dr. Ir. Kusnandar, Msi dan Ir. Sutarto. Dewasa ini telah terjadi pembukaan lahan hutan secara besar – besaran yang dapat menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab pembukaan lahan hutan adalah semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia yaitu dengan membuka dan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan pertanian. Agroforestri merupakan salah satu cara untuk mengatasi alih guna lahan tersebut. Agroforestri merupakan salah satu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan sebagian lahan hutan sebagai pengganti lahan pertanian tanpa merusak ekosistem dan kondisi lingkungan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi, mengkaji sumber-sumber kebijakan (dana atau incentive dan fasilitas-fasilitas), Mengkaji kecenderungan- kecenderungan atau tingkah laku pelaksana dan mengkaji Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan agroforestri kawasan hutan Bromo Karanganyar Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif, metode dasar penelitian adalah metode deskriptif, Pemilihan lokasi dalam penelitian ini diambil secara purposive (sengaja), penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode snowball sampling, jenis sumber data dalam penelitian ini adalah: Manusia (informan), Peristiwa (aktivitas) dan Tempat (lokasi) serta data tertulis, Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau diskusi, observasi, pencatatan, kajian dokumen dan arsip validitas data yang digunakan adalah triangulasi, Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas telah mengetahui konsep, tujuan dan sasaran program, pemilihan petugas implementator didasarkan atas pengalaman dan kemampuan berkomunikasi, petugas implementator diberikan pembekalan khusus untuk menunjang kemampuan tugasnya (kewirausahaan, pengelolaan lahan, dan manajerial), pesan bersifat mudah dalam menyampaikan maupun menerimanya, teknik penyampaian pesan menggunakan simulasi, training, wawancara, dan pertemuan atau koordinasi, sikap masyarakat terhadap program adalah menerima dan melaksanakannya. Sumber-sumber kebijakan berupa dana sudah mencukupi kebutuhan, dukungan fasilitas masih belum mencukupi kebutuhan yang ada sehingga dapat menjadi kendala dalam implementasi. Faktor-faktor yang mendasari petugas untuk menjalankan fungsinya adalah kewajiban sebagai pegawai Perum Perhutani, kebutuhan untuk bermasyarakat, kenaikan jenjang karir kepegawaian yang membutuhkan suatu prestasi dan reputasi yang baik, dan menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan serta sebagai aktualisasi kemampuan. struktur birokrasi terdapat pembagian kerja yang jelas, akan tetapi dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik, terdapat hirarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang tegas, kenaikan jabatan berdasakan senioritas dan didukung oleh prestasi kerja