SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK Ervina dwi jayanti, E0007015. 2011. SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Yogyakarta serta dapat tidaknya sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data berupa data primer dan data sekunder, dengan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode interpretasi dan silogosme. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa : (1) Prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Yogyakarta didasarkan pada SK02/Dir/LPPOM MUI/IXI/07 Tentang Pedoman Mendapat Sertifikat Halal MUI, dimana pelaksanaan sertifikasi halal ini dilakukan untuk memenuhi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. (2) Proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI dapat menjadi penunjang serta upaya terwujudnya perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen ditinjau dari Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena terdapat kewajiban produk yang disertifikasi halal harus lolos uji BPOM Kata Kunci: Sertifikasi Halal, LPPOM MUI, Upaya Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Ervina dwi jayanti, E0007015. 2011. HALAL CERTIFICATION AS AN EFFORT TO PROTECTION OF THE RIGHT TO SECURITY AND SAFETY OF CONSUMERS VIEWED FROM LAW NO. 8 / 1999 ON CONSUMER PROTECTION.Faculty of Law Sebelas Maret University. This study aims at assessing and responding to issues regarding to halal certification procedures undertaken by LPPOM MUI Yogyakarta as well as halal certification as to whether the right to safeguard the security and safety of consumers in terms of Act. 8 / 1999 on Consumer Protection. Types of research that writer is the normative nature of legal research prescriptive. Type of data in the form of primary and secondary data, with data sources of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data analysis techniques used by the writer is a method of interpretation and silogosme. From the results of research conducted that: (1) halal certification procedure conducted by LPPOM MUI Yogyakarta is based on SK02/Dir/LPPOM MUI/IXI/07 About the Guidelines Get the Halal Certificate MUI, in which kosher certification is done to fulfill the Decree of the Minister of Health Number: 924/Menkes/SK/VII/1996 About Amendment to Decree of the Minister of Health No. 82 Menkes/SK/I/1996 About Imprinting Writing on Label Halal Food. (2) Halal certification process by LPPOM MUI can be a supporter and efforts to the realization of rights protection for the security and safety of consumers in terms of Act. 8 / 1999 on Consumer Protection because one of the requirements of halal certification have already passed tests involving BPOM Keywords: Halal Certification, LPPOM MUI, Consumer Protection Efforts