Partisipasi pedagang dalam pengelolaan kebersihan obyek wisata (studi deskriptif kualitatif tentang partisipasi pedagang dalam pengelolaan kebersihan obyek wisata Taman Satwa Taru Jurug Surakarta)

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelengarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah. Adapun sebagai tindak lanjut dari permasalahan di atas, adalah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang ini terkandung prinsip desentralisasi, demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah Keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 membawa angin segar bagi daerah karena kewenangan yang diberikan kepada daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut maka setiap daerah bisa berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya secara mandiri terbebas dari campur tangan pemerintah pusat secara mutlak sehingga tingkat kemajuan suatu daerah tergantung pada aset dan potensi yang dimiliki serta pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam rangka memajukan daerah masing-masing, dari segi pembiayaan, salah satu komponen yang sering digali guna membiayai kegiatan operasional daerah adalah melalui pendapatan asli daerah, lebih spesifik lagi dari sektor pariwisata