EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI SURAKARTA TAHUN 2006-2008

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dalam pertumbuhan ekonomi ini berarti suatu negara dalam perekonomiannya harus berkembang terutama dalam hal pengadaan serta kemakmuran masyarakat. Sekarang ini Bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidangnya yang meliputi pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan Nasional dalah kegiatan yang berlngsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sehingga pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusinya yang cukup besar bagi penerimaan negara yang berguna untuk pembiayaan nasional sehingga pajak mempunyai peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk keefektivan dan keefisienan penerimaan pajak, pemerintah membagi pajak menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Untuk itu pemerintah membuat kebijaksaanaan yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setelah adanya kebijaksanaan ini, maka Pemerintah Daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bisa mandiri dalam hal pembangunan, peralatan atau perlengkapan dan sumber daya manusia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mudrajat, 2004). Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang berwenang mengelola penerimaan daerah di Kota Surakarta. Salah satu penerimaan yang dikelola adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak Daerah Terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Kota Surakarta merupakan Kotamadya Daerah Tingkat II, sehingga Pajak Daerah Kota Surakarta adalah Pajak Daerah Tingkat II yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 dan baru mulai dipungut tahun 2003. Perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir terletak pada dimana tempat penyelenggaraan kegiatan parkir dan tarif pemungutannya. Jika pajak parkir dikenakan terhadap penyelenggara jasa perparkiran di atas tanah milik pribadi/ badan yang berada di luar badan jalan dengan tarif 20% dari nilai transaksi parkirnya, maka retribusi parkir dipungut atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dikelola pemerintah dengan tarif retribusi yang sudah ditentukan nominalnya berdasarkan jenis kendaraannya. Pajak parkir tergolong jenis pajak yang baru di kota Surakarta, tapi bila dilihat dari realisasinya yang selalu naik dan melebihi target tiap tahunnnya, pajak parkir dinilai cukup potensial sebagai sumber pendapatan dari sektor pajak daerah. Banyaknya tempat usaha di Surakarta membuat permintaan atas lahan parkir semakin tinggi. Apalagi sejak dibangunnya mall-mall di Surakarta, potensi pajak parkir menjadi semakin tinggi. Banyaknya jumlah penduduk di Surakarta disertai tingginya jumlah kendaraan yang ada di Surakarta menambah pentingnya jasa parkir. Maka pemerintah kota Surakarta mulai memungut pajak parkir dengan tujuan meningkatkan PAD di sektor pajak. Potensi pajak parkir dihitung oleh Wajib Pajak sendiri dan pemerintah. Wajib Pajak menghitung sendiri potensi untuk dilaporkan agar bisa menghitung jumlah pajaknya, sedangkan pemerintah menghitung potensi pajak parkir untuk menentukan target pajak parkir dan sebagai pembanding dengan Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak parkir di Surakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2006 terdapat 56 Wajib Pajak dengan capaian realisasi sebesar Rp. 364.554.600,00. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah WP sebanyak 34 menjadi 90 Wajib Pajak dengan peningkatan realisasi sebesar Rp. 545.865.700,00, sedangkan di tahun 2008 total Wajib Pajak Parkir menjadi 100 dengan realisasi Rp. 752.316.260,00. Pajak parkir dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Surakarta, yang sebelumnya penerimaan dari pajak parkir digabung dengan penerimaan retribusi parkir yang dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran dari DLLAJ. Sedangkan retribusi parkir dipungut oleh UPTD Perparkiran. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemui kendala antara lain, rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan besarnya pajaknya sesuai potensi yang sesungguhnya, besarnya pajak terutang tidak sesuai dengan tarif karena adanya wajib pajak yang meminta keringanan dan dari tahun ke tahun jumlah pajaknya sama/ flat, kurangnya pengawasan langsung dari pihak Dipenda, menyebabkan potensi pajak parkir tidak maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI SURAKARTA TAHUN 2006-2008”