ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN POLRES SUKOHARJO TIDAK MENERIMA LAPORAN DARI PEMOHON (No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap HAM, dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap HAM. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal ini terkandung Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) diatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari azas ini adalah untuk memberi batasan seseorang, baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Maka dalam peradilan dibentuk lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum yang bernama Praperadilan yang berfungsi untuk mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya. Sudah 29 tahun perjalanan KUHAP, yang dikenal dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan diberlakukan mulai 31 Desember 1981. Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan HAM, KUHAP hadir menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatblad Tahun 1941 No. 1 Drt Tahun 1951. KUHAP, yang disebut sebagai Karya Agung bangsa Indonesia, mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Salah satu yang baru dan menonjol dari KUHAP adalah lahirnya lembaga Praperadilan. Harus diakui, kehadiran KUHAP merupakan koreksi terhadap praktik lembaga penegak hukum di bawah aturan HIR, yang dinilai tidak menjunjung hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum. Bukan rahasia umum lagi, pada masa HIR, kita sering mendengar rintihan dan jeritan hati seorang tersangka atau terdakwa yang diperlakukan sewenang-wenang, kurang manusiawi, dan tidak adil, semisal penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah, serta penahanan berkepanjangan. Bahkan, tidak jarang pemeriksa atau penyidik bersikap bengis dengan melakukan penekanan atau intimidasi untuk mengorek pengakuan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sejatinya, KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa pada harkat dan derajat kemanusiaan, serta diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. KUHAP juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan pada tingkat penyidikan untuk didampingi penasihat hukum dan mendapat bantuan hukum pada saat diadili di pengadilan. Bahkan, untuk setiap penangkapan dan penahanan seseorang, penyidik diwajibkan untuk memberitahukannya kepada keluarga yang bersangkutan. Bukan itu saja. KUHAP juga mengatur limit waktu seorang tersangka atau terdakwa ditahan pada setiap proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan instansi terkait (penyidik, penuntut umum, hakim, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung). Pada awal berlakunya KUHAP, masih terkesan adanya perebutan kekuasaan dalam menaksir Pasal 284 KUHAP (Ketentuan Peralihan), sehingga institusi Kejaksaan cepat-cepat mengajukan perubahan Undang- Undang Kejaksaan. Hal itu dimaksudkan agar Kejaksaan dapat mempertahankan penyidikan pada kasus-kasus pidana khusus dan dapat melakukan penyidikan tambahan. Pemahaman atas penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan tersangka pelaku pelanggaran. Menurut Pasal 19 Ayat (2) KUHAP, pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap apalagi ditahan kecuali setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Tindakan penyidik dalam memahami kasus pelanggaran yang disertai penangkapan terhadap tersangka adakalanya masih menggunakan HIR. Masalah penangkapan dan penahanan yang tidak sah dilakukan melalui lembaga Praperadilan, namun terhadap penyidik atau atasan penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tidak sah tidak dikenakan sanksi. Lebih menarik lagi, suatu putusan praperadilan menyatakan penahanan terhadap tersangka tidak sah, maka penyidik membebaskan tersangka dari rumah tahanan, tetapi setelah tersangka ke luar pintu tahanan, penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan baru, dan kembali menahan tersangka. Lembaga Praperadilan yang diharapkan menjadi payung hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak seseorang atau mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara, ternyata tidak sepenuhnya memenuhi harapan, karena masih adanya penyimpangan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan celah-celah hukum. Ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang materi dan siapa saja yang dapat menjadi pemohon praperadilan sudah disebutkan di dalam KUHAP, tetapi kenyataannya di luar materi yang ditentukan undang- undang, pihak yang mendapat atau menerima Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dapat mengajukan praperadilan dan meminta agar SP3-nya dinyatakan sah. Ironisnya, walaupun hal ini tidak diatur di dalam KUHAP, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Dalam Pasal 83 Ayat (2) dengan tegas disebutkan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Namun, terhadap penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan atau ditolak permohonan praperadilannya, maka baik penasihat hukum maupun penyidik masih banyak yang mengajukan kasasi dengan alasan tidak dilarang di dalam KUHAP. Ironisnya lagi, Mahkamah Agung selaku benteng terakhir peradilan mengabulkan beberapa permohonan kasasi tersebut. Pengawasan penyidikan oleh penuntut umum (atau sebaliknya) baik melalui lembaga Praperadilan maupun melalui proses dimulainya penyidikan, sampai pada pelimpahan berkas perkara tahap pertama kepada penuntut umum, belum berjalan dengan baik. Namun, tidak ada instansi Kejaksaan yang mempraperadilankan penyidik atau sebaliknya atas penghentian penyidikan atau penuntutan suatu perkara. Padahal, dalam proses pelimpahan berkas perkara yang sudah melalui tahap pertama adanya petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik atau sebaliknya, penuntut umum menyatakan berkas diterima atau berkas dinyatakan sudah lengkap. Tetapi yang terjadi kemudian, penuntut umum setelah menerima berkas dan barang bukti serta tersangkanya, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP). Demikian pula penyidik tanpa memenuhi petunjuk-petunjuk penuntut umum langsung mengeluarkan SP3. Penahanan dapat diterapkan hanya berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam KUHAP tanpa memberikan hak bagi tersangka/terdakwa. Tetapi terhadap permohonan penangguhan penahanan, dikabulkan atau tidak, hanya merupakan kebijakan dari penyidik atau atasan penyidik, dan berbagai jaminan uang tidak berfungsi dengan sempurna karena kekuasaan dan kewenangan lebih menonjol dalam pelaksanaan penahanan. KUHAP menyatakan, terhadap putusan bebas, penuntut umum tidak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 244). Tapi dalam praktiknya, hampir semua putusan bebas dimohonkan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan bebas tidak murni dan Mahkamah Agung pun menerima dan memeriksa permohonan tersebut, bahkan memberikan putusan dengan menyatakan permohonan kasasi atas putusan bebas tersebut dikabulkan. Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu, demi terlaksananya pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka (Yahya Harahap, 2002:3). Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Lembaga Praperadilan ini diberi wewenang berdasarkan undang-undang, antara lain sebagai berikut: 1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. 2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian. 4. Memeriksa permintaan rehabilitasi. Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alasan pengajuan praperadilan yakni penghentian penyidikan oleh Kepolisian. Penghentian penyidikan ini dilakukan atas dasar tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa itu tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, nebis in idem, dan kadaluarsa. Putusan yang diambil oleh hakim praperadilan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan harus mewujudkan keadilan. Putusan praperadilan ini bersifat deklaratoir yaitu putusan yang berisi pernyataan yang menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan, maka hakim praperadilan memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tidak sahnya penghentian penyidikan dapat dilakukan upaya hukum banding oleh para pihak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, melalui studi Putusan No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh, Penulis bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan dengan alasan Polres Sukoharjo tidak menerima laporan pemohon, yang dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN POLRES SUKOHARJO TIDAK MENERIMA LAPORAN DARI PEMOHON (No.03/Pid/Pra/2008/PN.Skh)”