ANALISIS POTENSI, UPAYA PAJAK, EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN ELASTISITAS PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KLATEN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Pajak Hotel merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah yang kontribusinya juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang dipergunakan adalah data tahun 2003 - 2008 setelah pelaksanaan Otonomi Daerah di era reformasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti dengan pegawai hotel, petugas pungut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Pejabat bagian Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Klaten. Data sekunder diambil dari data resmi DPPKAD Kab. Klaten, BPS dan Dinas Pariwisata yang meliputi data target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Daerah, PDRB dan jumlah Hotel. Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2003-2008 rata-rata sebesar Rp.250.514.310,-. Sedang realisasi penerimaan Pajak Hotel di tahun yang sama sebesar Rp.90.803.731,-atau hanya 36,27% dari potensi. Perhitungan Upaya Pajak yang merupakan Rasio antara penerimaan Pajak Hotel dengan PDRB sebesar 0,00136%. Efisiensi yang menunjukkan rasio antara biaya pungut dengan realisasi penerimaan rata-rata sebesar 7,67%. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dilihat dari rasio antara realisasi dengan target rata–rata sebesar 99,6%, sedangkan dilihat dari perbandingan antara realisasi pajak dengan potensi rata-rata sebesar 36,27%, elastisitas pajak hotel sebesar 1,24 atau lebih besar dari 1 sehingga elastis. Hasil perhitungan tren menunjukkan arah positip sehingga ada kecenderungan peningkatan Pajak Hotel dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mengambil kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan Pajak Hotel diantaranya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel, menyederhanakan aturan pemungutan pajak serta memberikan tindakan yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan. Kata kunci : Otonomi Daerah, Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hote