STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA DENGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri )

KINESTREN WURASTI, E 0003214, PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA DENGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS. ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum ( Skripsi ) 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan bentuk pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Wonogiri dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terjadi. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi lapangan, dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokuman-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan guagatan ganti kerugian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam prakteknya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu korban mengajukan surat permohonan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan untuk menunjuk majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dengan surat penetapannya Majelis hakim menentukan hari sidang dan memanggil para pihak, setelah kedua belah pihak hadir, Majelis Hakim mengadakan upaya perdamaian, tuntutan pidana dibacakan oleh Majelis Hakim, Replik, Duplik, Pembuktian dari kedua belah pihak, kesimpulan dari kedua belah pihak dan putusan hakim. Pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti kerugian dalam mengabulkan permohonan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian adalah Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP serta pertimbangan lainnya adalah korban dapat membuktikan jumlah kerugian. Sedangkan untuk permasalahan yang timbul selama acara pemeriksaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian di dalam persidangan salah satunya yaitu waktu yang sedikit untuk mengajukan tuntutan yaitu sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan hukumnya ( requisitur ) atau selambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Keuntungan dari pelaksanaan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian ini adalah bahwa dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya dan salah satu hal yang merugikan adalah gugatan yang diajukan hanya terbatas pada kerugian materiil saja, sedangkan gugatan yang bersifat immaterial tidak dapat diajukan dalam hal ini. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pikiran yaitu dalam penyelesaian perkara perdata yang ada sangkut pautnya dengan perkara pidana maka dapat digabungkan dalam penyelesaian kasusnya, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Kata kunci : Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian, kecelakan lalu lintas, Pengadilan Negeri