PARTISIPASI POLITIK PARA TOKOH PAKUALAMAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, di Indonesia diterapkan beberapa kali kebijakan politik seperti : (1) Politik Kolonial Konservatif (1800- 1870), politik ini diberlakukan dari awal pemerintahan Hindia-Belanda sampai dengan tanam paksa (Cultuurstelsel). Pada masa ini, pemerintah menggunakan cara tradisional yaitu menempatkan penguasa pribumi untuk mengurusi administrasi pemerintahan lokal dan perusahaan perkebunan sebagai pengawas; (2) Politik Kolonial Liberal (1870-1900), pada masa ini kebebasan usaha dijamin pemerintah dan kerja paksa dihapus serta digantikan kerja bebas; (3) Politik Kolonial Etis (1900-1942), politik ini berbeda dari politik sebelumnya. Politik ini berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Suhartono, 2001 : 11-16). Pada tahun 1870 Belanda memasuki periode kapitalis modern. Sistem perdagangan bebas mengatur hubungan-hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Politik Pintu Terbuka di Hindia Belanda dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan hasil bumi jajahan lebih banyak dipasarkan di negeri-negeri asing daripada di negeri Belanda sendiri. Kondisi politik kolonial Belanda di Nusantara sangat berhubungan erat dengan kondisi politik di negeri Belanda. Walaupun pada kenyataannya perkembangan politik di Nusantara sangat lambat daripada di negeri Belanda. Pada permulaan abad XX, kebijakan pemerintahan Belanda mengalami perubahan, yang semula berusaha mengeksploitasi dan menguasai seluruh wilayah Nusantara, mulai berkurang dan menyatakan prihatin terhadap kesejahteraan Indonesia. Kebijakan ini dinamakan ”Politik Ethis”. Politik ini berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Irigasi, Emigrasi (Transmigrasi) dan Edukasi. Dalam Politik Etis dilakukan perbaikan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa ditempuh dengan kebijakan Emigrasi. Dalam bidang pendidikan dilakukan perluasan pendidikan baik dalam pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, seperti pendidikan pamong praja, kedokteran dan teknik bagi penduduk pribumi. Selain itu, juga dibuka peluang melanjutkan studi di Belanda bagi pemuda yang berprestasi (Ayub Ranoh, 1999 : 9-10). Tujuan Politik Ethis bersifat rangkap, yaitu : (1) meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dan (2) berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Belanda (Akira Nagazumi, 1989 : 28). Walaupun politik kolonial berbelok ke arah menumbuhkan otonomi pemerintahan, tetapi Belanda tidak bermaksud untuk memberikan kemerdekaan politik kepada Nusantara. Adanya Politik Etis, menyebabkan banyak terjadi perkembangan bagi bangsa Indonesia. Program edukasi menyebabkan banyak terjadi perkembangan bagi bangsa Indonesia, karena melalui edukasi rakyat pribumi memperoleh pendidikan formal yang dijamin oleh pemerintah Belanda yang hasilnya menjadikan mereka lebih maju dalam berfikir dan mampu berkembang. Walaupun sebenarnya tujuan utama pendidikan adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang murah dan terlatih. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda tidak untuk semua warga pribumi, hanya beberapa warga pribumi yang dipilih, yaitu dari kalangan atas yang diizinkan memasuki sekolah-sekolah dasar Eropa yang mulai didirikan khusus di Jawa sejak tahun 1816. Pada tahun 1893 pemerintah mengambil langkah yang moderat untuk pendidikan dengan memperbaharui pendidikan dasar Indonesia. Untuk itu pemerintah mendirikan dua macam sekolah dasar Indonesia, yang dikenal sebagai Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II. Sekolah Kelas I ditujukan untuk anak-anak golongan priyayi dan murid- murid yang akan melanjutkan ke sekolah-sekolah setengah profesional. Di sekolah ini lama belajarnya lebih panjang, guru-gurunya pun berpendidikan lebih baik, dan kurikulumnya lebih luas. Sedangkan Sekolah Kelas II memberikan pelajaran dasar untuk pendidikan tingkat permulaan yang direncanakan sedikit lebih tinggi untuk mengisi kebutuhan dasar dari masyarakat yang berpendidikan (Robert Van Niel, 1984 : 49). Adanya perkembangan pendidikan formal muncullah golongan-golongan terpelajar atau elit intelektual di Nusantara. Mereka mulai sadar akan nasib bangsa Indonesia dan berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada masa inilah mulai tumbuh benih-benih nasionalisme pada diri bangsa Indonesia (Badri Yatim, 1999 : 18). Golongan terpelajar inilah yang akhirya menjadi pelopor dari pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1908 memulai babak baru, yaitu babak pergerakan nasional, yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo. Boedi Oetomo didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa STOVIA antara lain adalah Sutomo, Gunawan, dan Suraji di Jakarta. Dalam perkembangannya, Boedi Oetomo kurang berpengaruh terhadap penduduk pribumi. Oleh karena itu, maka timbullah gerakan-gerakan yang berdasarkan agama dan kepentingan dagang, serta aliran kebangsaan Hindia, yaitu dengan terbentuknya Sarekat Islam dan Indische Partij (Suwidji Kartonagoro,1980 :409). Sebagai suatu Kadipaten, suatu kerajaan yang kecil seperti Pakualaman tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah dirinya menjadi kerajaan yang besar. Dengan banyaknya peran pemerintah Hindia Belanda terhadap berdirinya dan perkembangan Pakualaman, diharapkan Pakualaman dapat membawa keuntungan besar pada pemerintah Belanda, tetapi pada masa pergerakan nasional yang terjadi malah sebaliknya, kerabat Pakualaman juga ikut berpartisipasi dalam pergerakan nasional tersebut. Ini disebabkan adanya kesadaran nasionalisme dari kerabat Pakualaman. Dari kalangan Pura Pakualaman muncul banyak kaum terpelajar dan dari merekalah muncul kesadaran akan perlunya pembaharuan di kalangan masyarakat Jawa. Mereka benar-benar sadar, bahwa suasana Jawa sudah berubah. Dari kalangan pura atau keluarga Pakualaman muncul tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan seperti Soerjopranoto, Notodirodjo, Wreksodiningrat dan yang paling terkenal yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Kedua tokoh terakhir sanggup mengguncangkan pemerintah kolonial, Soerjopranoto lewat SI dan Serikat Buruh, sedangkan Suwardi Suryaningrat lewat Indisce Partij, Komite Boemi Poetra dan Taman Siswa (G. Moedjanto, 1994 : 35). Pada tahun 1922 Soewardi Soeryaningrat mendirikan Perguruan Taman Siswa yang bertujuan mengembangkan edukasi dan kultural. Melalui pendidikan yang berjenjang di lingkungan Taman Siswa, dihasilkan elit kultural yang akan berperan besar dalam pergerakan nasional. Tokoh Pakualaman yang lain yaitu mulai dari Sri Paku Alam V sampai Sri Paku Alam VIII, mempunyai peran masing-masing dalam pergerakan nasional, tetapi dari Paku Alam V sampai Paku Alam VI hanya berperan di dalam Pura Pakualaman. Intelektualitas keluarga Pakualaman dimulai pada masa Sri Paku Alam V, beliau merupakan perintis di bidang pendidikan. Salah satu perwujudan keinginannya adalah menyekolahkan kerabat Pura Pakualaman ke sekolah- sekolah formal Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dari kalangan kerabat Pura Pakualaman muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam serta mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul ” PARTISIPASI POLITIK PARA TOKOH PAKUALAMAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL ”