ANALISIS AUDIT EXPECTATION GAP PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN SRAGEN)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai audit expectation gap di antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah mengenai peran auditor, independensi auditor, dan pengetahuan audit. Hipotesis penelitian adalah (1) terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi peran auditor, (2) terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi independensi auditor, dan (3) terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi pengetahuan audit. Penelitian ini menggunakan sampel dari 120 responden yang terdiri atas 30 auditor pemerintah (BPK), 30 anggota DPRD, 30 pegawai Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen, dan 30 masyarakat pembayar pajak daerah. Pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Data penelitian secara statistik dianalisa dengan menggunakan SPPS versi 12.00. Analisis data dilakukan untuk validitas data, reabilitas data, normalitas data, homogenitas data, dan hipotesis. Hasil pengujian normalitas data mengindikasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal sehingga pengujian hipotesis dengan Kruskal-Wallis Test dapat dilakukan. Hasil Penelitian adalah: (1) terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi peran auditor, (2) terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi independensi auditor, dan (3) terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi pengetahuan audit. Penelitian ini memperlihatkan eksistensi audit expectation gap pada sektor publik. Kata kunci : audit expectation gap, peran auditor, independensi auditor, pengetahuan audit, auditor pemerintah (BPK), pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, Kabupaten Srage