Kebijakan Pengelolaan USAha Perikanan Tangkap Nelayan Skala Kecil di Pantura Jawa Tengah

Solusi pembangunan perikanan saat ini belum dapat memecahkan berbagai permasalahan yang muncul, yaituminimnya kesejahteraan nelayan dan indikasi hasil tangkap yang berlebih (over fishing) di pantai utara JawaTengah. Eksploitasi sumberdaya ikan secara berlebih sebagai salah satu cara dalam menambah pundi-pundi sumberPendapatan Asli Daerah (PAD), menjadikan penangkapan sumberdaya ikan secara tidak terkendali karena tanpamempertimbangkan konsep sustainable development. Pantai utara Jawa Tengah sebagai salah satu bagian diProvinsi Jawa Tengah yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap produksi perikanan di Pulau Jawa. Tahun2014 tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan sebesar 100,66% dari nilai MSY atau sebesar 163.231 ton. Penelitian inimencoba menjawab faktor-faktor penentu dalam kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Pantai Utara di JawaTengah. Temuan dengan bioeconomics untuk menjawab apakah terjadi indikasi hasil tangkap yang berlebih (overfishing) yang masih dapat berlanjut atau tidak. Data Envelopement Analysis (DEA) untuk menganalisis keadaanjumlah alat tangkap yang optimal. Terdapat 7 jenis alat tangkap utama yang digunakan para nelayan pantai utara diJawa Tengah yaitu pukat tarik, pukat kantong, pukat cincin/purse seine, jaring insang/gillnet, jaring angkat, pancing,alat pengumpul, dan alat tangkap lainnya. Jumlah alat tangkap tersebut saat ini berdasarkan hasil analisis sudahmelampaui carrying capacity yang ada. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipergunakan dalam pengelolaanperikanan tangkap Pantai Utara di Jawa Tengah adalah (1) pengkonservasian dan perehabilitasian hutan mangrove,(2) pengaturan dan pendistribusian jumlah alat tangkap, (3) pengolahan pasca panen, (4) revitasasi dan modernisasiarmada besar yang beroperasi di wilayah lepas pantai, (5) pelarangan dan pengurangan armada kecil yang tidakefisien dan tidak ramah lingkungan, (6) pengembangan industri hilir dalam hal pengolahan ikan, (7) pengelolaan danpeningkatan kapasitas kelembagaan perikanan dan kelautan, (8) diversifikasi dan pengupayaan mata pencaharianalternatif, (9) kajian dan program pengkayaan stok, (10) mengintensifkan patroli laut guna mencegah illegal fishing