TELAAH INTERELASI PEMBUKTIAN BAGI ACUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ( STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 137/PID.B/2007/PN.SKA )

Pada abad modern sekarang ini, perkembangan masyarakat sudah sangat maju. Segala bidang kehidupan masyarakat mengalami kemajuan yang pesat. Termasuk dalam bidang hukum dan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi maka akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah membawa kehidupan yang lebih cepat dan menjamin kemudahan. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan semakin meningkatnya kejahatan dan palanggaran. Oleh karena itu untuk menjamin kemajuan dan perkembangan bisa berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu aturan yang mengatur segala bidang kehidupan yang disebut norma hukum yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan negara hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Kondisi ini memberikan konsekuensi kepada pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat maka diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada bila ada hukum yang mengaturnya. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup, maka dalam masyarakat akan terjadi goncangan sehingga perlu upaya-upaya untuk menegakkan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakkan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Seiring kemajuan jaman, kebutuhan manusia akan terus bertambah namun di sisi lain perekonomian semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah penipuan. Kejahatan penipuan merupakan salah satu fenomena kehidupan masyarakat. Masyarakat senantiasa berkembang sehingga kejahatanpun ada seiring dengan perubahan tersebut. Tidak ada satu negarapun yang sunyi kejahatan baik negara maju maupun negara berkembang. Kejahatan adalah suatu gejala yang tidak wajar di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Dewasa ini salah satu kejahatan yang marak dalam masyarakat yaitu kejahatan penipuan (http://www.petitiononline.com/erntheo/petition.html). “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (Pasal 378 KUHP). Terkait dengan perkara pidana tentang penipuan, di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa waktu yang lalu terdapat satu kasus terkait penyelesaian perkara penipuan. Namun dalam penyelesaian perkara ini yang lebih menarik bagi peneliti untuk dilakukan penelitian adalah pihak terdakwa dalam kasus penipuan ini diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus ini adalah kasus yang menimpa saudari Laurensia Maria Sumini. Pada kasus posisi dari kasus nomor :137/PID.B/2007/PN.SKA melibatkan, terdakwa Laurensia Maria Sumini, saksi Yuni Widyanti, Subekti Ardianto, E. Ave Suraningsih, dan Didik Darmawan Hartono. Pada awalnya sekitar tanggal 5 Maret 2003 saksi Subekti menyewa rumah terdakwa Laurensia Maria Sumini di Jl.Gatot Subroto No. 55, Surakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan sewa sebesar Rp. 50.000.000.- . Selang 1 (satu) tahun kemudian kontrak rumah tersebut diperpanjang oleh saksi Subekti selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 125.000.000,- . Bahwa mulai tanggal 17 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2005 terdakwa mengambil barang-barang elektronika diantaranya adalah Hanphone, TV, VCD, PS serta berbagai macam jenis pakaian di toko Metta milik saksi Subekti. Barang-barang yang diambil atau dibeli terdakwa tersebut semuanya senilai lebih kurang Rp. 704.656.840,- dan tidak dibayar oleh terdakwa secara tunai yang selanjutnya barang yang diambil terdakwa tersebut dijual kepada orang lain. Pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Subekti maupun saksi Yuni Widyanti bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut akan dibayar dengan rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti. Bahwa sebenarnya rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti tersebut oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2002 telah dijaminkan di BPR Sabar Artha karena terdakwa meminjam uang kepada BPR Sabar Artha. Pada waktu terdakwa mengatakan kalau barang-barang yang diambil oleh Toko Metta akan dibayar dengan rumah yang dikontrak saksi Subekti, terdakwa tidak memberitahukan kalau rumah milik terdakwa yang dikontrakkan tersebut sebelumnya telah dijaminkan di BPR Sabar Artha. Pada sekitar bulan Desember 2005 saksi Subekti didatangi petugas dari BPR Sabar Artha agar segera mengosongkan rumah milik terdakwa yang dikontrak saksi Subekti dan memberitahukan kalau rumah tersebut dalam proses penyitaan Bank karena sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjamannya di BPR Sabar Artha. Mencermati kasus posisi tersebut di atas, terdapat poin penting terkait hukum acara pidana di Indonesia yang dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materiil. Hal ini di dalam pembuktian pidana di Indonesia mengenal dua hal yang sering didengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. Di dalam hal pembuktian pidana dikenal istilah yang berbunyi : “Tidak dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda :“Geen straf zonder schuld” disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya (http://arisirawan.wordpress.com/2010/02/18/peranan-barang-bukti- dalam-pembuktian-perkara-pidana-menurut -pasal-183-k-u-h-a-p). Suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan, oleh karena jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui Badan Peradilan tersebut. Dalam suatu Badan Peradilan, hakim memiliki peran yang penting karena hakimlah yang berhak memutus suatu perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang 1945, maupun Bab IX UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hal yang terpenting dan terakhir dalam proses persidangan di Pengadilan adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal- pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sebenarnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri karena hakim memiliki kebebasan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan. Putusan hakim yang seringkali ditentang oleh berbagai pihak adalah putusan hakim yang membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta pilihan yang sulit. Walaupun memiliki pilihan yang sulit, bagaimanapun juga hakim memiliki kemerdekaan dan keyakinan dalam menjatuhkan suatu perkara. Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penipuan, seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu, penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : TELAAH INTERELASI PEMBUKTIAN BAGI ACUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 137/PID.B/2007/PN.SKA )