IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL TEHADAP STATUS HUKUM SEKRETARIS DESA DIKABUPATEN SRAGEN

Negara itu adalah suatu keharusan adanya, negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum didalam keadaan hukum, artinya negara harus menjamin setiap warga negara bebas didalam lingkungan hukum. Tujuan gara ialah untunek menjadi suatu negara hukum. Negara hukum harus menjamin tata tertib perseorangan yang menjadi rakyatnya (Soehino, 1993: 127). Ketertiban hukum perseorangan ialah syarat utama dari tujuan suatu negara. Tujuan suatu negara ialah pembentukan dan pemeliharaan hukum di samping dijamin daripada kebebasan dan hak-hak warganya. Rakyat harus mentaati undang-undang yang dibuat dengan persetujuannya sendiri. Baik negara maupun perseorangan adalah ubyek-subyek huksum, yang harus memandang satu dengan lain sebagai sesamanya, sebagai pihak-pihak yang memegang hak-hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa negara tidak dapat memandang perseorangan sebagai obyek yang tak bernyawa dan tak mempunyai hak apa-apa Dalam suatu negara hukum setidaknya ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu antara lain (Hartono Mardjono, 2001: 15): 1. Supremasi hukum (supremacy of law) yang berarti bahwa semua pihak dalam masyarakat atau negara, baik warga atau pemegang kekuasaan wajib tunduk pada hukum. 2. Persamaan kedudukan semua pihak terhadap hukum (equality before the law) yang berarti bahwa tiap komponen dalam masyarakat atau negara, baik individu, kelompok, maupun pemegang kekuasaan sama kedudukannya dalam atau terhadap hukum. 3 3. Benar tepatnya proses pembentukan dan pelaksanaan hukum (due process of law) yang berarti bahwa cara dan mekanisme yang ditempuh dalam membentuk hukum serta menjalankannya harus benar dan tepat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan yang ditetapkan dan disepakati bersama. Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (regels). Untuk itu maka diperlukan pemerintahan yang dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, kesamaan dimuka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah desa Kehadiran pemerintahan desa adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya (Sarundajang, 2002 : 16). Dimasukanya pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undangundang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam Undang-Undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kot