PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI DPRD KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2004 – 2009)

DILAH WIDIASTUTI , 2008. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. (Studi di DPRD Kabupaten Sukoharjo). Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Sukoharjo dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabuparen Sukoharjo beserta hambatan –hambatanya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data Penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan sumber data diperoleh dari anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo dan bahan pustaka yang meliputi Peraturan Perundang- undangan yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan literatur- literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu SK DPRD No. 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tekhnik analisa kualitatif meliputi perencanaan, pengumpilan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian, Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pembentukan Peraturan Daerah, yaitu bahwa dalam pelaksanaanyafungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dalam SK DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dimana sebenarnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sukoharjo tidak mengalami suatu hambatan, tetapi hanya terhalang oleh tidak adanya staf ahli yang mendampingi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Karena Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo belum menunjuk seorang staf ahli, karena terhambat oleh anggaran di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Sehingga yang membahas suatu raperda di DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah panitia khusus yang diwakili oleh masing-masing fraksi