ANALISIS PENDAMPINGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP KEBERHASILAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan Pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap “terlupakan” dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peran UMKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional, tetapi UMKM memiliki peran yang sangat sentral. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis, kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, yaitu: a. Pertama, jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2005 tercatat jumlah UMKM adalah 44,69 unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha. b. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total angkatan kerja yang bekerja. c. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 54,22% dari total PDB. Sejarah telah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 42,4 juta dengan memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp 1.013,5 trillun (56,7% dari total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa (BDS LPPM UNS, 2005). Kecenderungan kemampuan UMKM memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang namun juga terjadi di negara-negara maju pada saat-saat negara tersebut membangun kemajuan perkonomiannya sampai sekarang. Kondisi demikian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun International microfinance. Hal ini dimasudkan tidak saja untuk menunjukkan keberpihakkan badan dunia tersebut terhadap UMKM namun juga dalam kerangka mendorong negara berkembang untuk lebih memberikan perhatian pada pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan berbagai stimulan, keterpihakan kebijakan dan fasilitasi. Sejalan dengan program PBB tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan tahun 2005 sebagai “Tahun UMKM Indonesia” dengan melakukan berbagai instrumen dan program fasilitasi pemberdayaan UMKM di tingkat nasional, sedangkan untuk di daerah peran tersebut diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenyataan bahwa sebagian besar UKM masih bersifat usaha semi- formal, yang mana aturan atau pendekatan kepada Perusahaan Swasta belum bisa diterapkan sepenuhnya, maka peran LSM sangat penting. Pendampingan LSM dapat membantu penerima dalam memanfaatkan pinjaman dana dari mulai perencanaan usaha samapai dengan evaluasi kegiatan usaha. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang secara langsung terlibat (BDS, KKMB) atau yang tidak terlibat langsung punya peran besar dalam: a. Pemberdayaan UKM melalui pengorganisasian dan pendampingan (manajemen, peningkatan kualitas,pemasaran) b. Advokasi, penyadaran akan hak, dan kontrol atas kebijakan Pemerintah (Daerah) yang merugikan UK