PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS TERBUKADALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SARANA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

Hak–hak pemegang saham minoritas diatas merupakan terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya Undang Undang No.40 Tahun 2007, akan tetapi dari hak-hak diatas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip good corporate governancemasih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain (Munir Fuady,2005:89). Minority shareholdersatau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas (www. rifq1.wordpress.com/2008/05/01/perlindungan-terhadap-minority-share holders). Seperti yang telah dijelaskan diatas, pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan seperti kutipan berikut : (Munir Fuady, 2005: 91-92) 1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaaan tertinggi. 2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau kalaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris. 3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya 4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana. 5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak marketable, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar 6. Prinsip personan in judicio atau capacity standing in court or in judgement, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivative (Rachmadi Usman, 2004:120). Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritaspun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “ Mayority Rule minority Protection”, yaitu yang memerintah (the ruler) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (to protect) pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian mengenai perlindungan yang diberikan oleh produk hukum di Indonesia dalam mengakomodir hak-hak pemegang saham minoritas di dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS TERBUKA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SARANA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA