PROSEDUR KENAIKAN JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Aris Budi Setiawan, D1507082, PROSEDUR KENAIKAN JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2010, 82 halaman. Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu unsur terpenting dalam menjalankan pemerintahan karena Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, kemudian untuk dapat mewujudkan Pegawai Negeri yang berkualifikasi baik dan berdedikasi tinggi bagi Negara, maka mereka perlu dibina dengan sebaik-baiknya berdasarkan sistem jenjang karier dan sistem prestasi kerja seperti pemberian kenaikan pangkat dan pemberian kenaikan jabatan sehingga mereka dapat bekerja dengan baik sehingga tercipta suasana yang kondusif. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan atau Implementasi Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan kenaikan jabatan stuktural. Pelaksanaan pengamatan ini, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan atau Implementasi Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat dan berdasarkan fakta-fakta. Sumber data yang diperoleh berdasarkan dari informan, peristiwa atau aktivitas kemudian juga dari gambar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), dan Riset Pustaka. Berdasarkan hasil analisis pengamatan yang dilakukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh bahwa Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan mendata lowongan yang tersedia yang dibantu oleh Bagian SIMPEG, kemudian berdasarkan data lowongan tersebut diinformasikan kepada pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat mengajukan calon. Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu dalam pelaksanaan Prosedur Kenaikan Jabatan Struktural pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 2 (dua) kali dalam 1 tahun periode yaitu pada bulan April dan Oktober dan untuk mendapatkan kenaikan jabatan struktural para calon harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku, apabila terdapat persyaratan yang belum dapat dipenuhi, maka terdapat pertimbangan lain yang akan dibahas dalam sidang BAPERJAKAT yang hasilnya akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Gubernur dalam pengangkatan jabatan tersebut