KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI SURAKARTA

Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan. Oleh karena itu dalam mengurus semua hal yang berhubungan dengan kependudukan ditangani oleh suatu dinas dimana dinas tersebut memberikan semua bentuk pelayanan mengenai kependudukan itu sendiri, dinas tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi yang tercantum di dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut : 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perkawinan dan perceraian. 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan pengesahan anak 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Catatan sipil juga merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal yang menyangkut peristiwa kependudukan yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti ini dapat menjadi pedoman untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk. Pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diantaranya yaitu seksi perkawinan dan perceraian, seksi kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak. Dari berbagai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut salah satunya adalah pelayanan terhadap kelahiran yaitu pembuatan akta kelahiran yang mana akta kelahiran itu sendiri menjadi penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kelahiran seseorang, dan juga akta kelahiran ini berguna untuk keperluan anak nanti, misalnya syarat untuk mendaftarkan anak ke sekolah dan sebagai bukti yang syah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak tersebut. Pentingnya akta kelahiran tersebut tidak langsung membuat semua masyarakat merasa harus membuat akta kelahiran sehingga dibutuhkan juga motivasi atau dorongan yang diberikan kepada masyarakat tersebut agar mengetahui pentingnya akta kelahiran dan segera membuat akta kelahiran tersebut. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum punya akta kelahiran maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada oleh Negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Akta kelahiran ini dikeluarkan dan disyahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai penyedia pelayanan dalam hal pencatatan dan pendaftaran kelahiran baik bagi Warga Negara Indonesia asli, Warga Negara Indonesia keturunan maupun Warga Negara Asing. Akta Kelahiran terdiri dari dua macam yaitu akta kelahiran umum yang diperoleh sebelum batas waktu pelaporan dan akta kelahiran istimewa yang diperoleh setelah lewat waktu yang telah ditentukan yaitu 2 bulan. Prosedur pembuatan akta kelahiran mengharuskan melaporkan kelahiran ke Kantor Kelurahan/desa dalam 30 hari dan juga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti KK, Surat Nikah, Surat Lahir dari dokter/Bidan, dan lainnya. Prosedur ini cukup merumitkan bagi orang tua yang ingin mengurus akta kelahiran anaknya. Pembuatan Akta Kelahiran juga dianggap mahal dari segi biaya oleh sebagian masyarakat, dikarenakan ada aparat yang meminta biaya melebihi tarif retribusi yang ditetapkan, dan dari segi waktu dianggap lama dari waktu yang telah ditentukan sekitar 7 hari tetapi karena adanya prosedur yang berbelit-belit membuat proses tersebut panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya Akta Kelahiran. Akta Kelahiran wajib dimiliki bagi penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran dan Akta Kelahiran sangat penting untuk menentukan status hukum seseorang. Di bidang pencatatan kelahiran ini, Indonesia masih tertinggal di bandingkan negaranegara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filiphina. Di negara-negara tersebut tingkat pencatatan kelahiran sudah 95% dari jumlah anak yang lahir. Sementara di Indonesia, menurut laporan penelitian yang dilaksanakan BPS bahwa baru 30,6% anak-anak berusia di bawah lima tahun yang tercatat atau memiliki Akta Kelahiran. Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005, kepemilikan akta kelahiran di Indonesia seluruhnya baru mencapai 58,95%. Ternyata anak balita yang berasal dari 20% rumah tangga termiskin yang belum punya akta kelahiran sekitar 75,1%. Padahal sudah 300 Pemkab/kota yang menggratiskan pembuatan akta kelahiran, tetapi masih ada juga yang memasukkan biaya pengurusan akta kelahiran sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu kesadaran masyarakat untuk melapor ke aparat pemerintah memang masih rendah dan juga dipengaruhi keterbatasan akses ke kantor pemerintahan. Akibat rendahnya tingkat pencatatan kelahiran tersebut, pemerintah tidak memiliki basis data yang akurat mengenai kependudukan sehingga perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi penduduk. Di sisi lain penduduk yang tidak tercatat itu sangat dirugikan karena keberadaan mereka tidak diperhitungkan oleh negara dan tidak memiliki bukti autentik keberadaannya sebagai warga negara. Dari sisi negara, Akta Kelahiran sesungguhnya adalah kewajiban negara untuk mencatat setiap anak yang lahir. sedangkan dari sisi penduduk, adalah kewajiban setiap penduduk untuk melaporkan dan memperoleh Akta Kelahiran. Akta Kelahiran merupakan bukti autentik bagi setiap penduduk untuk memperoleh hak dasar sesuai konstitusi seperti dalam perlindungan hukum dan rasa aman, hak mendapatkan nafkah, pendidikan dan sebagainya. Rendahnya angka pencatatan kelahiran dipengaruhi banyak faktor. Di satu sisi, pemerintah sejauh ini belum menyelenggarakan sistem pelayanan kependudukan yang mudah dan murah, serta belum dapat menciptakan kondisi butuh terhadap akta kelahiran. Di sisi lain, motivasi penduduk untuk memperoleh Akta Kelahiran juga masih rendah karena belum merasa butuh dan ongkos yang dikeluarkan relatif mahal sehingga orang enggan mengurus Akta Kelahiran. Apalagi banyaknya persyaratan termasuk prosedur yang berbelit-belit serta tempat pelayanan yang jauh dari masyarakat yang tinggal di tempat terpencil sehingga menyulitkan mereka untuk mengurus Akta Kelahiran tersebut. Pembuatan akta kelahiran yang oleh sebagian masyarakat dirasakan kurang penting yang dibarengi dengan ketidakmampuan masyarakat akan biaya ini membuat masih banyaknya masyarakat tidak memiliki Akta Kelahiran. Mereka juga kurang memahami kegunaan akta kelahiran bagi anak mereka nanti, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap pentingnya akta kelahiran. Oleh sebab itu disini diperlukan peran pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya sebuah akta kelahiran. Pemerintah juga perlu memberikan informasi kepada masyarakat akan fungsi dari akta kelahiran tersebut yang dilihat dari segi masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sangatlah penting bagi anak untuk masa depan mereka, sedangkan syarat untuk masuk sekolah tersebut membutuhkan surat keterangan akta kelahiran. Oleh karena itu anak harus memiliki akta kelahiran tersebut supaya mereka bisa masuk sekolah dan memperoleh pendidikan mengingat pentingnya pendidikan tersebut baik bagi setiap individu, masyarakat, bangsa dan negara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyediakan berbagai macam pelayanan berupa pencatatan warga negara terhadap pemerintah tersebut yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik sebagai warga Negara resmi yang salah satunya dibidang kelahiran yaitu pembuatan akta kelahiran yang telah diuraikan di atas. Pelayanan Akta Kelahiran merupakan salah satu barometer kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Baik atau tidaknya pelayanan Akta Kelahiran tersebut akan memperlihatkan sejauh mana kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pembuatan Akta Kelahiran. Oleh sebab itu untuk mengetahui keadaan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta maka penulis berminat melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul : “KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI SURAKART