KONTRIBUSI WAKAF TANAH MILIK SEBAGAI POTENSI EKONOMI UMATDI KABUPATEN SUKOHARJO

Tujuan penelitian, adalah : 1) Untuk mengetahui pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif ditinjau menurut syari at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, 2). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat di Kabupaten Sukoharjo, 3). Untuk mengetahui penyebab perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan oleh umat Islam di Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah metode non doktrinal, jenis penelitian diagnotikdan bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data:wawancara dan kepustakaan. Jenis data yakni data primer (responden) dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan intepretasi teori(theoritical inter pretative). Kesimpulan penelitian ini adalah; 1) Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah ijtihad, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur’an dan hadits. Sedangkan dalam perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan TanahMilik, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan shodaqoh, Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf untuk ibadah dan atau kesejahteran umum menurut syari’atIslam, 2) Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal, 3)Perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan di kabupaten Sukoharjo dikarenakan: a) Struktur hukum; 1, Kepala Kantor Urusan Agama belum menjalankan tugasnya sebagai pembimbing, pengawas, pelaksana perwakafan secara maksimal, khususnya di bidang pembimbingan,2. Belum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kabupaten b) Budaya hukum umat Islam di Sukoharjo masih berorientasi pada pola pikir konvensional. Wakaf dipahami sebagaimana yang ada dalam pengertian agama secara klasik.Di samping kurang maksimalnya sosialisasi undang-undang perwakafan kepada masyarakat ditingkat pedesaan