KAJIAN NORMATIF EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai salah satu wujud bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dibentuk 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 1. Peradilan Umum dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009; 2. Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 3. Peradilan Militer dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997; 4. Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Konsep negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut pemerintah atau eksekutif memiliki peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karenanya perlu adanya kontrol terhadap perbuatan pemerintah untuk adanya check and balances. Salah satu bentuk kontrol atas tindakan pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Konsep atau ide dasar untuk membentuk peradilan administrasi sudah ada lama bahkan sebelum kemerdekaan. Namun realisasi terhadap ide-ide pembentukannya baru terwujud setelah diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986, dan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pemerintah menetapkan berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara efektif pada tanggal 14 Januari 1991, kini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Paulus Effendie Lotulung, 2003: xiii). Peradilan Tata Usaha Negara sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, dan walaupun usianya sebagai lembaga peradilan tergolong masih muda jika dibandingkan dengan badan-badan peradilan lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun dalam rentang waktu tersebut tentu telah banyak putusan hakim yang dihasilkan dan dari putusan-putusan tersebut kita dapat melihat sampai sejauh mana kontribusi positif yang telah diberikan oleh lembaga peradilan ini, meliputi sebagai berikut: 1. Bagi pembentukan hukum dalam rangka menentukan arah dan perkembangan hukum di bidang hukum administrasi baik hukum formil maupun hukum materiilnya; 2. Perlindungan hukum terhadap pencari keadilan; 3. Bagi pembentukan perilaku hukum (legal culture) di bidang hukum administrasi khususnya dilingkungan para pejabat yang melaksanakan pemerintahan. Kajian terhadap produktivitas badan peradilan dengan melihat putusanputusan hakimnya perlu dilakukan karena atas dasar itu kita dapat melihat manfaatnya, apalagi dengan belum adanya upaya mengembangkan pemikiranpemikiran teori hukum administrasi umum ke dalam bentuk peraturan perundangundangan (kodifikasi), maka peranan putusan hakim Tata Usaha Negara (TUN) dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting (Paulus effendie Lotulung, 2003: xiii). Jika diruntut dari ide dasar pembentukannya, menurut penjelasan pemerintah dihadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada waktu mengantarkan rencana undang-undangnya Tanggal 29 April 1986, Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk adalah dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat (baik mengenai hak-hak perorangan atau individu maupun hak-hak masyarakat) (Paulus effendie Lotulung, 2003: xiv). Dengan demikian terbentuknya suatu badan peradilan yang diberi kekuasaan mengadili terhadap para pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang pemerintahannya dengan melanggar hak-hak warga negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya tersebut adalah merupakan langkah yang maju dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum. Masalah pelaksanaan putusan peradilan (executie) dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya badan peradilan ini. Walaupun demikian sampai saat ini masih tetap menjadi masalah, dengan kata lain belum ditemukan mekanisme bagaimana putusan harus dilaksanakan sesuai dengan materi putusan. Dari beberapa penelitian terungkap bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, baik sebelum maupun setelah lahirnya eksekusi upaya paksa tahun 2004 (Irfan Fachruddin, 2009: 1). Pelaksanaan putusan dalam hukum administrasi adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap tindak pemerintah dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindak pemerintah. Bagaimana baiknya muatan putusan peradilan administrasi tidak akan banyak manfaatnya apabila pada akhirnya gagal dilaksanakan. Usaha pencari keadilan yang telah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya akan menjadi sia-sia tanpa manfaat. Pembaharuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (eksekusi). “Eksekusi hierarkis” menjadi “eksekusi upaya paksa”. Perubahan ini adalah koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (power) badan peradilan yang diberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan. Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) setelah perubahan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (dipertahankan oleh Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009) mengenal 3 (tiga) bentuk “upaya paksa”, yaitu: 1. Kewajiban membayar sejumlah uang paksa; 2. Pengenaan sanksi administratif; 3. Publikasi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa. Mekanisme “upaya paksa” dalam perubahan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur secara singkat, hanya ditemukan satu kali istilah “uang paksa”, “sanksi administratif“ dan “pengumuman pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak setempat”. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak memuat delegasi pengaturan lebih lanjut mekanisme pelaksanaan putusan. Sedangkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan kekuasaan pengaturan lebih kepada badan yang tidak jelas, hanya menyebut diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tidak lama setelah diundangkanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan yang diajukan ke badan Peradilan Tata Usaha Negara mulai memuat materi upaya paksa dan kemudian termuat dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara belum terdapat pengaturan lebih lanjut mekanisme pelaksanaan “upaya paksa” tersebut dan pihak yang berkepentingan mengajukan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut. Sanksi hukuman seperti uraian tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan citra dan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di masyarakat yang selama ini sangat apatis mendapatkan keadilan melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan perubahan pasal-pasal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut akan lebih mewujudkan maksud dan tujuan didirikan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menciptakan aparatur pemerintah yang taat hukum dan sadar hukum, sehingga fungsi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat akan secara maksimal dapat diwujudkan. Sesuai konteks penegakkan hukum, berhasil atau tidak suatu penegakkan hukum sangat tergantung pada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal inilah yang menjadi ukuran apakah hukum itu benar-benar ada dan diterapkan secara konsekuen dan murni pada suatu negara hukum. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan citra dan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di masyarakat dalam hal pelaksanaan putusan atau eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan hal yang sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian secara normatif yaitu melalui tinjauan yuridis ketentuan tentang eksekusi di PERATUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (juridis historis), dengan menitik beratkan pada faktor-faktor atau permasalahan yang mempengaruhi pihak Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah) dalam melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan putusan (eksekusi) di PERATUN. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: “KAJIAN NORMATIF EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”