PENGARUH INSTITUTIONAL OWNERSHIP, BOARD INDEPENDENCE DAN AUDIT COMMITTEE MEETING FREQUENCY TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Pada umunya karakteristik struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar. Karakteristik kepemilikan menyebar banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan di negara Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Pada tipe kepemilikan menyebar masalah yang timbul adalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Tipe kepemilikan terkonsentrasi banyak ditemukan di sebagian besar negara di Asia, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Pada tipe ini masalah yang sering timbul adalah konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Fan dan Wong, 2002). Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Namun pihak manajemen atau manajer perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut sehingga timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Konflik tersebut dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut, namun dengan munculnya mekanisme pengawasan akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency cost. Teori keagenan menyebabkan bahwa agency cost yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan struktural, akademisi dan pelaksanan kontrak (baik formal maupun non formal), ditambah residual loss (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan, hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan penurunan dividen yang akan diterima. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa agency problems disebabkan oleh adanya sistem pengambilan keputusan yang terpisah antara manajemen dan pihak pengawas. Fuerst dan Sok-Hyon (2000) menyatakan bahwa berbagai penelitian, diantaranya penelitian Jensen dan Meckling (1976) serta Shleifer dan Vishny (1997), menunjukkan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan membawa kepada kondisi dimana manajer akan menghambur-hamburkan kekayaan pemilik perusahaan. Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen ini memiliki dampak negatif yang lain yaitu keleluasaan manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan laba, hal ini akan mengarah pada proses mengutamakan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Adanya konflik keagenan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran (IAI, 1999). Laporan keuangan merupakan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah sebuah produk informasi yang dihasilkan yang sangat penting yang berkaitan dengan kondisi perusahaan sehingga dalam penyusunannya tidak bisa terlepas dari proses penyusunannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan sangat mempengaruhi dalam penilaian kinerja perusahaan. Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua adalah dengan kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh’d et al. (1998) dalam Pratana dan Mas’ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (board of directors) serta memaksimalkan fungsi komite audit yang ada dalam perusahaan. Dechow et al. (1996) dan Beasly (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Selain itu juga ditemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan. Pozen (1994) mengungkapkan beberapa metode yang digunakan oleh pemilik institusional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Selain itu, struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu mengoptimalkan kinerja perusahaan. Bhattacharya dan Graham (2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan melalui mekanisme pengawasan atas operasional perusahaan. Ming et al. (2008) menyimpulkan bahwa kepemilikan insider dan institusional pada perusahaan Malaysia tidak mempengaruhi pendapatan saham dan pembagian dividen. Bukti ini bertentangan dengan seluruh temuan empiris sebelumnya pada perusahaan-perusahaan AS. Maka dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan di Malaysia dan bahwa masalah pokok agen tidak dapat dipecahkan melalui peningkatan kepemilikan saham insider sebagaimana yang diusulkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Sementara itu, Filatotchev et al. (2005) memperoleh bukti penelitian bahwa anggota dewan komisaris independen berpengaruh pada kinerja perusahaan di Taiwan. Anggota dewan komisaris independen sebagai pihak yang netral dalam kepentingan kepemilikan perusahaan dapat melakukan pengawasan atas operasional perusahaan dengan baik hingga berpengaruh pada kinerja perusahaan. Sharma et al. (2009) melakukan penelitian terkait keberadaan komite audit dalam mekanisme good corporate governance dengan hasil bahwa frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit berhubungan dengan besarnya ukuran atau jumlah anggota komite audit dan kinerja perusahaan. Adanya frekuensi rapat komite audit lebih banyak mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komite audit berjalan dengan efektif dalam arti bahwa tiap terjadi permasalahan dalam perusahaan dapat langsung dibahas dalam rapat komite audit sehingga dapat lebih cepat ditemukan penyelesaian sehingga tidak menurunkan kinerja perusahaan. Raghunandan dan Rama (2007) menguji ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit terkait proses monitoring dan kinerja perusahaan dengan hasil bahwa ukuran dan frekuensi rapat komite audit mempunyai pengaruh terhadap tingkat kinerja perusahaan. Hasil yang sama diperoleh Carcello dan Neal (2003) bahwa frekuensi rapat komite audit menghasilkan satu proses monitoring yang efektif terhadap kegiatan operasional perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Bhattacharya dan Graham (2007) dengan perbedaan pada variabel independen yang digunakan. Bhattacharya dan Graham (2007) menggunakan variabel institutional ownership. Sementara itu penelitian ini menambahkan variabel independen berupa dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit sebagaimana digunakan dalam penelitian Filatotchev et al. (2005) dan Sharma (2009). Selain variabel penelitian, perbedaan dalam penelitian ini adalah sampel penelitian yang mana Bhattacharya dan Graham (2007) menggunakan sampel perusahaan di Finlandia, sementara itu penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bhattacharya dan Graham (2007) menggunakan sampel berbagai sektor industri perusahaan di Finlandia, sementara itu penelitian ini menggunakan satu industri yaitu manufaktur dengan alasan untuk menghindari pengaruh perbedaan karakteristik industri pada hasil penelitian. Industri manufaktur dipilih karena industri manufaktur merupakan industri terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga memungkinkan untuk dapat diperoleh jumlah sampel yang representatif dan hasil penelitian yang baik dalam aspek statistiknya. Atas dasar paparan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pengaruh struktur kepemilikan institusional, anggota dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sebuah penelitian dengan judul “PENGARUH INSTITUTIONAL OWNERSHIP, BOARD INDEPENDENCE DAN AUDIT COMMITTEE MEETING FREQUENCY TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”