Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo)

Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi. Sehingga kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, maka meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya. Selaras dengan perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi pun menyebabkan pengguna jalan semakin meningkat intensitas dan volumenya. Bahkan timbul kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu tertentu tidak sebanding dan tidak seimbang dengan penambahan panjang prasarana jalan. Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain : 1. Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor. 2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya. 4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem infomasi dan komunikasi lalu lintas dan angkuatan jalan. 5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas. 6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. 7. Pendidikan berlalu lintas. 8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas. Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lantas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas. Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya profesionalisme kerja secara maksimal, maka organisasi Polri mempunyai kode etik yang merupakan sebuah pedoman bagi seluruh anggota kepolisian. Kode etik Polri dikenal dengan nama Tri Brata dengan naskah lengkapnya sebagai berikut : “Kami Polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban”. Penegakkan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agam. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat. Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal. Meskipun telah disosialisasikannya UU No 22 tahun 2009, angka kecelakaan dan pelanggaran di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIVAIDS dan TBC (www:/berita.liputan6.com). Sedangkan data dari Ditlantas Polda Jateng menyebutkan bahwa selama tahun 2009 telah terjadi 8909 kasus. Untuk Polres Sukoharjo sendiri selama tahun 2009 telah terjadi 147 kasus kecelakaan dengan 18 orang meninggal dunia. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sukoharjo, tercermin dalam tingginya angka korban jiwa atau nyawa manusia akibat kecelakaan yang dapat terjadi setiap waktu dan tempat. Kurang mengindahkan sopan santun berlalu lintas dari masyarakat, seperti tidak mengindahkan tata tertib, tidak menghormati peraturan penggunaan sarana umum, bahkan terkadang kurang menghargai petugas yang sedang menunaikan kewajibannya, dikarenakan adanya suatu dorongan untuk mencapai tujuan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kendaraan bermotor yang dikendarai ataupun ditumpanginya. Dalam menjalankan tugasnya itu, polisi harus siap berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sejauh ini meski usaha dan kerja polisi sudah diupayakan semaksimal mungkin namun citra polisi dimata masyarakat belum dapat dikatakan baik akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang diungkapkan oleh Anton Tabah (1998:137) : “... tak jarang tertanam stigma yang miring terhadap polisi, apalagi ditengah semangat reformasi, mereka kian disorot tajam sebagai lembaga penegak hukum yang dianggap sarat nepotisme, kolusi dan korupsi...” Terlepas dari citra polisi harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan , karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang kinerja kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Sukoharjo