Analisis Undang-Undang Nomor 1/Pnps/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat) sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan, ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini mengandung esensi bahwa hukum adalah supreme dan negara harus tunduk pada hukum. Oleh sebab itu, konsep negara hukum sangat dekat dengan konsep rule of law yang secara sederhana diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Salah satu ciri dari negara hukum (rechtstaat), menurut Julius Stahl ialah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Stahl menyebutkan adanya empat unsur dari negara hukum yaitu adanya pengakuan Hak Asasi Manusia, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). (A. Masyhur Effendi, 1993:32). Menurut Jilmy, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtstaat. (Jimly Asshiddiqie, 2009: 343) Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dimana memungkinkan manusia sebagai individu hidup secara merdeka. Masalah HAM bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu HAM sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. (Rozali Abdullah, 2001: 9) HAM dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi HAM dan itu berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. John Locke, seorang pendukung negara hukum dan hak asasi, berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak kodrati/asali, antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak milik. (A. Masyhur Effendi 1993:29). Dengan demikian, peranan negara (c.q pemerintah) harus melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh melanggarnya. Secara konstitusional, Negara Indonesia selain merupakan negara hukum, juga merupakan negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin adanya kebebasan memeluk agama dan kepercayaan bagi setiap warga negaranya. Usaha negara dalam menjamin kebebasan tersebut tercantum dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi bahwa, ”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...” Pada ayat (2) pun disebutkan bahwa, ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” Selain itu, dalam UUD Republik Indonesia 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (2) pun dinyatakan, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kebebasan beragama ialah prinsip yang menyokong kebebasan individu atau masyarakat untuk mengamalkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama atau berkepercayaan adalah hak setiap orang. Konsekuensinya tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan yang akan menganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Perkara 18 dalam Kovenan Antarbangsa PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan dasar yang menafikan kebebasan seseorang untuk mengamalkan agamanya merupakan suatu kezaliman rohaniah. (http://ms.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_beragama) Menurut Ifdhal Kasim, sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistyono, kebebasan beragama muncul sebagai hak yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. (Adi Sulistiyono, 2008: 1) Di dalam terminologi hukum dikenal adanya das sollen dan das sein, apa yang seharusnya dan fakta yang ada. Dalam penegakan hukum terkait kebebasan beragama ini pun ada sebuah harapan bahwa setiap warga negara harus benarbenar mendapatkan hak kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing, namun pada kenyataannya upaya perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan beragama di Indonesia belum memperlihatkan kemajuan berarti. Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pluralitas agama maupun dianutnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tak jarang menjadi sebuah problematika bila berhadapan dengan sistem demokrasi dan HAM yang diterapkan. Agama merupakan hak pribadi setiap individu yang otonom. Namun, hak tersebut memiliki implikasi sosial dalam masyarakat. (Anshari Thayib, 1997: v) Masih terekam jelas dalam ingatan kita bagaimana, sekitar seribu orang menyerbu perkampungan Ahmadiyah di Neglasari, Cianjur (19/9), malam hingga Selasa (20/9) dini hari. Penyerbuan mengakibatkan sedikitnya 70 rumah dan enam masjid rusak berat. Massa yang meneriakkan takbir saat menyerbu juga membakar satu rumah, dua mobil, dan tiga motor. (Kontras, 2008: 25). Isu seputar Ahmadiyah pun ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Pada diktum ke satu dari SKB tersebut menyebutkan, ”Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.” Dari diktum yang terdapat dalam SKB diatas, menunjukkan bahwa ternyata dikeluarkannya SKB tersebut didasarkan pada UU Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965. Pemerintah menilai Ahmadiyah telah melakukan penyimpangan dalam menafsirkan agama Islam. Oleh sebab itu, pemerintah memandang harus memberikan perintah kepada seluruh Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut sebagian kalangan, terhambatnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan beragama di Indonesia salah satunya disebabkan adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hal tersebut yang membuat tujuh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jakarta dan sejumlah tokoh mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang yang selama ini menjadi payung hukum atas penindakan terhadap kegiatan yang dianggap penodaan atau penyelewengan terhadap agama. Ketujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengajukan uji materi terhadap UU No. 1/PNPS/1965 adalah IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI. Selain tujuh LSM itu, adapula tokoh yang ikut menggugat, yaitu (alm) Gus Dur, Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan Maman Imanul Haq. (http://elsam.or.id/new/index.php?act=view&id=418&cat=c/505&lang=in) Mereka mengajukan judicial review Undang-Undang tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak menjamin kebebasan beragama. Selain itu, UU tersebut sering kali digunakan untuk mendeskriditkan kelompok yang dalam memahami agamanya berbeda dengan arus utama. Ada lima norma yang dimohonkan diuji, yaitu Pasal 1, Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Pasal 1 berbunyi, ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Pasal 2 ayat 1 berbunyi, ”Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” Pasal 2 ayat 2 berbunyi, ”Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” Pasal 3 berbunyi, ”Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.” Pasal 4 berbunyi, ”Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Di pasal 1 dikatakan, jika seseorang mengemukakan, menafsirkan sesuatu yang berbeda dengan pokok ajaran agama di muka umum, dia dianggap menodai agama. Pasal inilah yang kemudian dianggap menyuburkan tindak diskriminatif dan telah melanggar HAM. Kebebasan beragama dianggap tak ada lagi di Indonesia selama materi undang-undang tersebut tidak diperbaiki. Dengan penjelasan tersebut diatas, muncul perdebatan mengenai sejauh mana legitimasi moral dan hukum bahwa negara diperbolehkan mengatur, membatasi, dan melarang tindakan-tindakan yang berkaitan erat dengan kebebasan beragama serta bagaimana HAM memandang persoalan kebebasan beragama tersebut. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam penulisan hukum dengan judul ”ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1/ PNPS/ TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM”