KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA DALAM PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Organisasi publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Organisasi tersebut harus selalu melakukan perubahan kinerjanya kearah perbaikan untuk mengatasi segala hambatan yang ada dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada mayarakat dalam memberikan pelayanan di bidang perijinan yang dibutuhkan masyarakat salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB sangat penting dalam pengembangan pembangunan terutama dalam penataan bangunan dan lingkungan, hal ini penting agar sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Kinerja KPPT Surakarta merupakan kemampuan KPPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan visi dan misi secara optimal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja KPPT dalam memberikan pelayanan penerbitan ijin IMB di Kota Surakarta dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi KPPT dalam memberikan pelayanan perijinan IMB di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dapat menggambarkan kinerja KPPT Surakarta dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Wawancara dilakukan langsung dengan Kepala KPPT Surakarta, Kepala Seksi Evaluasi, Kepala Bagian Tata Usaha serta pemohon IMB. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi data yaitu menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja KPPT Surakarta dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan dan akuntabilitas. Dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja KPPT Surakarta dalam pelayanan ijin IMB dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh KPPT meskipun ada keluhan hanya sebatas kesalahan manusiawi seperti salah ketik. KPPT Surakarta sudah bisa dikatakan akuntabel, karena telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, serta selalu rutin membuat laporan kepada Walikota. Namun KPPT dalam memenuhi kinerjanya menemukan beberapa hambatan yang bisa mengganggu pelaksanaan kinerja KPPT dalam pelayanan IMB, hambatan ini datang dari luar KPPT diantaranya dari pihak pemohon sendiri dan pemeriksaan lapangan (survey) yang masih dipegang oleh Dinas Tata Kota (DTK), sehingga saat ini kinerjanya masih tergantung dari kerja Dinas Tata Kota