ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI

Hal yang menunjukkan suatu daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yaitu dengan melihat kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Indikator yang digunakan dalam menganalisis adalah Analisis Surplus/Defisit APBD, DDF, DOF, Upaya Fiskal, Rasio Efektivitas, Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah serta Rasio Kemandirian Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dari instansi pemerintah terkait, yaitu tentang target dan realisasi APBD tahun 2002-2008. Hasil analisis deskriptif menunjukkan dari tahun 2002-2008 pendapatan daerah menurut PP No. 5 Tahun 2005 Kabupaten Boyolali terus meningkat, tetapi di tahun 2003, 2007 dan 2008 juga dibarengi dengan meningkatnya pengeluaran daerah sehingga pada tahun tersebut terjadi derfisit anggaran. Sedangkan menurut PMK No. 72 Tahun 2006 Kabupaten Boyolali tahun 2002-2008 mengalami surplus anggaran. Dari kedua pendekatan tersebut dapat dikatakan Pemerintah Daerah Boyolali tidak melanggar peraturan APBD, karena APBD mengalami surplus dan jumlah defisitnya tidak lebih 5% dari total pendapatan. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali secara keuangan belum mampu mandiri, hal ini dapat dilihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2002-2008 reratanya sebesar 9,07% < 50%. Dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah dan Kemampuan Pinjaman Daerah Boyolali hasil rerata Rasio Kemandirian rerata sebesar 10,56% dengan begitu Kabupaten Boyolali memiliki pola hubungan yang instruktif atau rendah sekali, sedangkan Kemampuan Pinjaman rerata sebesar 684,95% dari batas minimal 2,5 dikatakan Kabupaten Boyolali belum bisa memanfaatkan sumber penerimaan yang berasal dari pinjaman daerah. Hal ini menyebabkan ketergantungan finansial pemerintah daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Dari hasil penelitian secara umum, menunjukkan bahwa kinerja atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Boyolali masih sangat rendah atau belum mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dari semua hasil tersebut diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan seperti pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD, perbaikan kinerja BUMD yang lebih profesional dan Mengoptimalkan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Boyolali dapat mengurangi ketrgantungan finansial dari pemerintah pusat. Kata Kunci: analisis surplus/defisit APBD, DDF, DOF, upaya fiskal, rasio efektivitas, indeks kinerja pajak dan retribusi, rasio kemandirian, kemampuan pinjaman