PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK SEBAGAI UPAYA MENAMBAH PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SUKOHARJO

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapakan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undangundang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Wibowo dan Illyas, 2003). Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan, 1 26 pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Banyaknya faktor penghambat untuk memuluskan pembangunan nasional tersebut salah satunya karena penerimaan negara yang masih bisa dikatakan rendah, terutama pemasukan kas negara lewat pajak. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya kepada negara. Selain itu, masih banyaknya piutang pajak yang ada disetiap kantor pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo, tercatat piutang pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo dari tahun 2006-2008 masih berkisar diatas ratusan juta rupiah, akibat dari tidak dilunasinya hutang pajak. Sehingga perlu adanya pengelolaan untuk mengatasi masalah tersebut yang dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Maka dengan begitu perlu adanya pengelolaan piutang pajak dengan harapan piutang pajak yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dan sudah pasti dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo khususnya. Berdasarkan dari latar belakang tersebut saya tertarik meneliti mengenai “PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK SEBAGAI UPAYA MENAMBAH PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SUKOHARJO”