PENGUNGKAPAN INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia )

Pada tahun 1999 berdasarkan hasil survei The Millenium Poll on CSR ( Corporate Social Responsibility ) yang dilakukan Environics International ( Toronto ) , Conference Board ( New York ) dan Prince of Wales Business Leader Forum ( London ) pada 25 ribu responden di 23 negara terungkap suatu fakta yang dapat menjadi kecenderungan pada tahun-tahun selanjutnya. Fakta tersebut adalah dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60% responden menyatakan praktik terhadap karyawan, etika bisnis, dampak terhadap lingkungan dan CSR, paling banyak berperan. Sementara itu, 40% menyebut citra perusahaan dan citra merk yang paling berpengaruh. Kemudian hanya 1/3 yang mendasari opininya atas faktor bisnis, seperti finansial, ukuran perusahaan, strategi ataupun manajemen. Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin “menghukum” (40%), sementara 50% responden tidak akan membeli produk yang bersangkutan dan bicara kepada orang lain tentangkekurangan perusahaan itu (Hasibuan dan Sedyono, 2001: 22 ). Dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa isu CSR tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pihak manajemen perusahaan. Menurut World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility ( CSR ) adalah komitmen berkelanjutan dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi seraya menaikkan kualitas hidup karyawan serta keluarganya maupun komunitas sekitarnya dan masyarakat luas. Pemikiran yang mendasari pengertian tersebut adalah perusahaan tidak hanya berkewajiban ekonomis dan legal ( kepada shareholder ) , tapi juga ke pihak lain yang berkepentingan ( stakeholder ) , yang jangkauannya melebihi segala kewajiban di atas ( Hasibuan dan Sedyono, 2002: 55 ) . Ullman ( dalam Sujatmoko, 2007 ) menyatakan bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya terletak pada kemampuannya dalam membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham ( shareholder ) saja, akan tetapi perusahaan juga perlu membangun hubungan yang baik dengan individu, masyarakat dan lingkungan sebagai stakeholder dalam pembuatan keputusan perusahaan. Setelah CSR dilaksanakan, perlu adanya pengungkapan agar pihak lain mengetahui tentang aktivitas CSR yang telah dilakukan perusahaan sehingga legitimasi sosial yang diharapkan bisa terwujud. Terkadang perusahaan telah melakukan banyak hal bagi para stakeholder, namun tidak melakukan proses sosialisasi atas apa yang dilakukannya itu kepada pihak–pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Dari kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan informasi, perusahaan merasa sudah melakukan kewajibannya tapi di sisi lain para stakeholder merasa belum terpenuhi haknya oleh perusahaan. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus ( good corporate governance ) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosialnya agar hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Informasi akan kondisi suatu perusahaan merupakan hal penting bagi para stakeholder suatu perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi non- keuangan. Informasi tersebut akan mempengaruhi aktifitas atau tindakan dari para stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Bagi investor adanya informasi yang lengkap dan akurat akan kondisi perusahaan, memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya dengan para kreditor, pemasok, ataupun karyawan perusahaan. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan ( Sembiring, 2005 ) . Penelitian mengenai pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Anggraini ( 2006 ) . Dalam Anggraini ( 2006 ) , menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2000 - 2004, mereka menemukan bahwa faktor kepemilikan manajemen dan tipe industri high profile berpengaruh positif atas kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Untuk pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan tidak banyak diungkapkan seperti banyaknya pengungkapan informasi keuangan oleh hampir sebagian besar perusahaan sampel. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis perusahaan sampel yang digunakan, jangka waktu pengamatan dan juga variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, perusahaan sampel yang digunakan adalah hanya perusahaan manufaktur sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan seluruh jenis perusahaan yang terdaftar dalam BEI. Penggunaan perusahaan manufaktur saja dikarenakan pada perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan jenis perusahaan yang lain. Dari jangka waktu pengamatan, dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 periode waktu saja, yaitu tahun 2008, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan 5 periode waktu. Dari variabel independen yang digunakan, dalam penelitian sebelumnya menggunakan 5 variabel independen, yaitu prosentase kepemilikan manajemen, tingkat leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, dan profitabilitas. Adapun dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang berupa prosentase kepemilikan manajemen digantikan oleh 1 variabel baru yang lain, yaitu status perusahaan. Hasil berbeda sebelumnya telah ditemukan oleh Sembiring ( 2005 ) , bahwa yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial adalah size perusahaan, profile perusahaan dan ukuran dewan komisaris. Menurut Fitriani ( 2001 ) , ukuran perusahaan tidak mempengaruhi dari kelengkapan pengungkapan sukarela. Dari penelitiannnya ditemukan bahwa faktor status perusahaan, jenis perusahaan, net profit margin serta Kantor Akuntan Publik yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan sukarela. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwata ( 2001 ) , yang mana melakukan penelitian mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan dan kualitas ungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas pada tahun berikutnya berpengaruh positif signifikan dengan kualitas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Namun, dalam penelitian ini faktor status perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kualitas ungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Ketidakkonsistenan hasil temuan penelitian sebelumnya tersebut mendorong peneliti untuk menguji kembali secara empiris mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan manufaktur serta untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan sosial dengan memberikan informasi pertanggungjawaban sosial. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan semua jenis perusahaan yang terdaftar di BEI tanpa membedakan jenis industri. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial dan Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”