BIOGRAFI POLITIK PAKU BUWANA X: STUDI GERAKAN ISLAM DAN KEBANGSAAN DI KERATON SURAKARTA

Penelitian ini bertujuan memberi gambaran mengenai gerakan Islam dan kebangsaan di keraton Surakarta. Secara khusus permasalahan menyangkut: (1) alasan-alasan yang mendorong Paku Buwana (PB) X melakukan gerakan Islam dan kebangsaan; (2) hubungan gerakan politik PB X, pendidikan Islam, dan pergerakan kebangsaan; serta (3) reaksi pemerintah Belanda terhadap gerakan Islam PB X. Masalah ini penting untuk menjelaskan bahwa gerakan Islam di Surakarta didorong oleh sinergi antara PB X, elit istana Kasunanan dan pengusaha Muslim Laweyan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik ekstern dan intern, interpretasi, perumusan fakta, dan penyajian pemikiran dalam penulisan sejarah. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder, sedangkan rekonstruksi sejarah mempertimbangkan aspek-aspek diakronik (kesinambungan) dan sinkronik (perubahan). Pendekatan teori yang digunakan adalah teori politik yang difungsikan untuk menelaah bangkitnya keterlibatan kewargaan (civic engagement) dan keterlibatan politik (political engagement) antar kelompok-kelompok sosial, sehingga interaksi politik antar kelompok sosial maupun antar partai politik merupakan bentuk untuk meraih kesepadanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan politik yang dilancarkan PB X adalah reaksi terhadap korte verklaring 1893, kebijakan politik etis, dan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Awal gerakan Islam yang dilancarkan adalah perluasan madrasah (1905) dan sekolah (1914) untuk anak-anak kelas menengah dan bawah, serta renovasi masjid. Perluasan pendidikan dan renovasi masjid memperkuat intelektualitas dan memacu tumbuhnya identitas Islam, sehingga intelektualitas dan identitas merupakan faktor struktur peluang politik. Pendirian Bank Bondoloemakso, pasar, jalan dan jembatan, Rumah Sakit Kadipolo, Rumah Singgah Wangkoeng untuk buruh migran, ruang untuk diskusi (Paheman Radya Pustaka), dan hiburan (Kebon Rodjo) merupakan faktor struktur peluang ekonomi. Kedua struktur peluang tersebut memacu tumbuhnya gerakan politik Islam dan kebangsan di Surakarta. Dukungan PB X terhadap Sarekat Islam (SI) dan Boedi Oetomo (BO) yang dikampanyekan melalui perjalanan incognito berakibat jumlah anggota SI berlipat. Dukungan politik adalah mengindikasikan telah terjadi perubahan paradigma politik di Keraton Kasunanan, yakni dari perspektif politik tradisional menuju perspektif politik partisipasi massa. Perkembangan situasi politik ini sangat berseberangan dengan sistem beamtenstaat yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Inti dari sistem itu adalah pemerintah melarang aktivitas politik praktis setiap warga negara. Namun, percaturan politik yang dilancarkan PB X tidak dilanjutkan PB XI dan PB XII. Sumbangan penelitian ini adalah memperkuat pandangan bahwa gerakan kebangsaan adalah peran seluruh komponen bangsa, baik yang berorientasi non-kooperatif maupun kooperatif. Gerakan Islam dan kebangsaan di Keraton Surakarta bersifat kooperatif, tetapi dinamika politiknya mendukung dinamika non-kooperatif