STUDI PERBUATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NELAYAN

Atas dasar ketentuan Pasal 18 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini termasuk pemberian kewenangan mengelola sumber daya wilayah laut yang luasnya untuk provinsi maksimal 12 mil, dan untuk kabupaten/kota sepertiganya. Kabupaten Banyuwangi sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Dalam mengelola sumber daya laut ini apakah perbuatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu memberi perlindungan hukum kepada nelayan? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan sosiologis. Populasinya adalah nelayan, aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sampelnya ditarik dengan metode purposif (purposive sampling). Variabel bebas berupa perbuatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan variabel terikat yaitu tingkat pemenuhan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan UU No.13 Tahun 2004 dan pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan berdasarkan UU N.16 Tahun 1964. Indikator yuridis kemampuan memberi perlindungan hukum kepada nelayan ini diukur dari UMK dan bagi hasil atas perolehan tangkapan ikan di laut. Penelitian ini dianalisis atas dasar data primer dan sekunder. Hasil penelitian adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi perlindungan hukum kepada nelayan dalam mengelola sumber daya laut untuk kemanfaatan bagi nelayan menjadikan tantangan sekaligus peluang. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memberi kepada nelayan atas hak-haknya ini seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan bagi pemerintah daerah setempat dalam mengelola sumber daya laut secara berhasilguna dan berdaya guna demi tercapainya perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan. Di dalam mengelola sumber daya laut ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih sebatas melakukan perbuatan dengan menerbitkan beberapa buah Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan kehidupan perekonomian nelayan. Perda-perda ini belum memiliki keberpihakan terhadap nelayan, justru memberi beban finansiil dan administratif kepada mereka. Dipihak lain dalam hukum ketenagakerjaan terdapat ketentuan yang mewajibkan bagi pengusaha memberi upah minimum kepada tenaga kerjanya dan secara antinimi memberi hak yuridis kepada tenaga kerja. Demikian dengan hak-hak lain untuk memperoleh bagi hasil tangkapan ikan yang diperolehnya agar lebih adil juga tidak diimplementasikan. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum mampu memberi perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak UMK dan pelaksanaan bagi hasil perolehan tangkapan ikan kepada nelayan. [Kata Kunci: Perbuatan Pemerintah, Perlindungan Hukum