KEBIJAKAN PENANGKARAN RUSA TIMOR (Cervus timorensis) OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT)

Rusa timor (Cervus timorensis) merupakan satwa langka yang keberadannya dilindungi undang-undang. Nusa Tenggara Barat (NTB)merupakan salah satu habitat alam rusa timor. Meskipun begitu, keberadaannya di alam sudah semakin langka akibat maraknya perburuan dan perdagangan liar (illegal hunting & illegal trading ). Untuk mencegah kepunahan rusa timor pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pemberian ijin penangkaran rusa oleh masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan perburuan rusa di alam. Selain itu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara ekonomi dalam bentuk pemanfaatan satwa rusa, baik untuk dikonsumsi dagingnya maupun sebagai satwa peliharaan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan rusa di habitat alaminya akan tetap terjaga bahkan terus bertambah, sementara masyarakat mendapatkan manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Metodologi kajian ini dilakukan dengan mereview kebijakan terkait penangkaran rusa untuk kemudian dikomparasikan dengan implementasi di lapangan. Kajian ini menunjukkan bahwa produk perundangan yang mengatur penangkaran rusa lebih dominan berasal dari pemerintah pusat. Regulasi yang beroperasi pada tingkat tapak lebih bersifat standar teknis yang dikeluarkan BKSDA NTB. Implementasi peraturan penangkaran rusa masih banyak yang belum berjalan. Penyebabnya adalah kelemahan dari sisi fasilitasi dan kontrol oleh BKSDA NTB, dan di sisi lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penangkaran. Kurangnya pemahaman masyarakat sendiri disebabkan minimnya sosialisasi dari pihak berwenang (BKSDA NTB). Kedepannya kebijakan penangkaran rusa oleh masyarakat masih sangat potensial untuk dikembangkan karena minat masyarakat sendiri cukup tinggi. Penguatan kelembagaan sangat perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan pengembangan penangkaran rusa oleh masyarakat. Kata kunci : rusa timor, kebijakan, penangkaran, masyaraka