Harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dalam rangka mendorong investasi di kota Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dan perkembangan investasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2004-2009. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan dari internet. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang, yang mana dalam penulisan ini disinkronkan dengan aturan bidang investasi. Penelitian yang telah dilakukan terjadi disharmonisasi antara Perda Nomor 9 Tahun 2003 ini dengan peraturan perundang-undangan di bidang investasi dalam hal perizinan. Implikasi yuridis dari ketidakharmonisan Perda ini dapat dibatalkan dan sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Peraturan Daerah bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang berujung dengan konflik, antara aparat dengan pelaku bisnis dan menimbulkan resistensi terhadap peraturan tersebut. Tetapi dengan adanya pembaharuan di bidang investasi maka iklim investasi di Kota Surakarta mengalami peningkatan